satuindonesia.co.id, Berau – Polres Berau menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait bimbingan pengelolaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 pada Rabu (7/8/ 2024).
Acara tersebut dihadiri oleh Kapolres Berau AKBP Steyven Jonly Manopo, KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), dan KPP Pratama Tanjung Redeb.
FGD ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan Operasi Mantap Praja untuk memastikan pengelolaan dana hibah daerah yang cukup besar digunakan secara efektif dan efisien.
Kapolres Berau menekankan pentingnya mitigasi risiko serta pencegahan penyimpangan dalam penggunaan NPHD yang terkait dengan pengamanan Pilkada 2024.
“Tujuan dari FGD ini adalah untuk memberikan bimbingan mengenai pengelolaan NPHD agar tidak terjadi penyimpangan baik dalam pembayaran pajaknya maupun penggunaan keuangannya,” ujar Kapolres Berau.
Dalam pertemuan ini, peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penggunaan dana hibah, prosedur administrasi, serta pelaporan keuangan. Diharapkan, dengan adanya bimbingan ini, semua pihak terkait dapat menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Kapolres Berau menambahkan bahwa pengamanan Pilkada 2024 memerlukan koordinasi yang baik dan pengelolaan dana yang tepat agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai aturan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana hibah mengikuti ketentuan yang berlaku dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan para peserta terhadap pengelolaan dana, serta memperkuat komitmen semua pihak untuk mendukung kelancaran dan keamanan Pilkada 2024.
 terkait bimbingan pengelolaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 pada Rabu (7/8/ 2024).){kind=link}