Jakarta, Satu Indonesia – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid angkat bicara terkait terus berulangnya kasus keracunan massal MBG, termasuk kasus seorang anak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang diduga hilang ingatan.
“MBG semakin tidak layak untuk diteruskan. Hentikan! Kasus hilangnya ingatan seorang siswi di Kabupaten Karo yang jatuh sakit usai menyantap MBG sangat memilukan. Ini adalah kegagalan negara melindungi hak asasi anak dan menunjukkan betapa buruknya program tersebut,” ujar Usman Hamid dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Ia menyebut, siswi berprestasi itu kini harus menjalani perawatan medis yang memiliki konsekuensi panjang di tengah keterbatasan ekonomi keluarga.
“Kami mendesak pemerintah pusat segera akhiri MBG, sekaligus mengusut tuntas seluruh kasus keracunan, seperti yang menimpa siswi di Karo itu serta memenuhi hak korban atas perawatan medis dan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan itu,” tambahnya.
Menurut Usman, kasus di Karo ini menunjukkan kekeliruan konseptual tentang klaim konstitusional pemerintah dan para pendukungnya terkait MBG. Hampir sebulan jatuh sakit usai menyantap MBG, siswi tersebut menderita hilang ingatan, tidak lagi mengenali teman, guru, barang miliknya, bahkan adiknya sendiri.
“Negara jangan keras kepala. Kebijakan MBG jelas telah mengancam hak anak-anak,” tegas Usman.
Dirinya menilai menghancurkan daya ingat seorang anak jelas mengancam masa depannya, bukan hanya melanggar hak atas pangan yang sehat dan hak pendidikan layak, tapi juga hak atas masa depannya. Ini tragedi kemanusiaan.
“Tak boleh tragedi ini berlalu tanpa koreksi total dan pertanggungjawaban hukum,” sambungnya.
Terkait pembenahan yang dijanjikan oleh pemerintah pusat pada program MBG, Usman bilang hanyalah isapan jempol belaka. Korban keracunan terus bermunculan tiada henti. Bahkan, kaya dia, setelah di Karo pada Agustus lalu, kasus keracunan MBG terus terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; hingga Kabupaten Agam, Sumatra Barat; dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
Usman juga membeberkan terkait laporan media, dimana lebih dari 2.000 orang dilaporkan menjadi korban keracunan di empat wilayah tersebut di awal bulan September.
“Kami juga mengecam pernyataan mitra SPPG di Tana Toraja yang tidak menunjukkan empati sama sekali, dengan balik menyalahkan korban ketika terjadi keracunan. Alih-alih mengevaluasi penyajian makanan, mitra tersebut malah menyalahkan korban yang tetap memakan sajian meski sudah tahu dalam kondisi tidak layak,” tukasnya.
Usman menegaskan, kasus-kasus keracunan ini wujud nyata kelalaian negara dalam menjamin hak atas perlindungan, kelangsungan hidup, serta standar kesehatan layak bagi anak-anak.
“Lebih memprihatinkan lagi, masih tidak terlihat adanya akuntabilitas hukum atas kebijakan MBG. Padahal kasus-kasus keracunan MBG ini bisa berdampak fatal bagi anak-anak,” ucap Usman.
Bobroknya tata kelola MBG, lanjut Usman ditambah lambannya pembenahan yang dijanjikan pemerintah, membuat program ini semakin tidak layak untuk diteruskan.
“Hentikan sekarang juga untuk mencegah jatuhnya korban keracunan lebih banyak lagi. Alihkan anggaran MBG dengan melakukan konsultasi bersama para penyelenggara sekolah dan dengarkan suara para guru,” pintanya.
Tidak hanya FBP yang menjadi korban. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV kepada media mengungkapkan sebanyak 265 siswa dari dua SMA dan satu SMK di Kabupaten Karo mengalami keracunan usai menyantap MBG pada 13 Agustus lalu. Menu MBG yang mereka santap itu diduga berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur milik Kodim.
Redaksi
