Samarinda, Satu Indonesia – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mengusulkan skema baru penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kendaraan roda empat. Dishub Samarinda menyarankan agar mobil dapat mengisi Pertalite di SPBU kawasan lingkar luar guna mengurangi antrean yang selama ini memicu kemacetan di pusat kota.
Dalam keterangannya, Selasa (21/07/2026), Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan usulan tersebut lahir dari hasil evaluasi terhadap antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai menghambat arus lalu lintas sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
“Pemetaan penjualan Pertalite hanya kita usulkan di SPBU-SPBU lingkar luar supaya tidak mengganggu ekonomi yang ada di sekitar SPBU. Karena antrean itu mengakibatkan kemacetan, merugikan kepentingan pengguna jalan lainnya, dan tentunya membahayakan,” ujarnya.
Menurut Manalu, penanganan antrean tidak cukup dilakukan melalui pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Pemerintah perlu mengendalikan distribusi BBM bersubsidi sejak awal dengan menentukan titik pengisian kendaraan roda empat.
“Kalau kita mengatur di hilir, antreannya sudah terjadi di lapangan. Makanya kita atur dari hulunya,” katanya.
Ia menjelaskan, konsep tersebut telah diterapkan di SPBU Kadrie Oening dan SPBU Juanda 2. Kedua SPBU itu kini hanya melayani pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua, sedangkan kendaraan roda empat diarahkan mengisi di SPBU lain.
Menurutnya, kebijakan tersebut terbukti telah mampu mengurangi kepadatan kendaraan dan memperlancar arus lalu lintas sekitar SPBU.
Berdasarkan hasil evaluasi itulah Dishub mengusulkan agar pola serupa diperluas ke sejumlah SPBU lain yang selama ini menjadi titik kemacetan akibat antrean kendaraan roda empat.
“Rencananya yang kami usulkan ada SPBU Kusuma Bangsa, Selamat Riyadi, PM Noor, kemudian Wahid Hasyim. Banyak laporan masyarakat karena antrean roda empat mengganggu toko-toko di sekitarnya,” ungkapnya lagi.
Meski demikian, Manalu menegaskan usulan tersebut belum menjadi kebijakan resmi. Dishub akan membahasnya lebih dahulu melalui forum grup diskusi (FGD) bersama para pemangku kepentingan di tingkat kota sebelum diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari usulan penyaluran BBM bersubsidi tahun 2027.
Selain mengurai kemacetan, penataan lokasi pengisian Pertalite juga diharapkan membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Menurut Manalu, penggunaan Pertalite semestinya lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama pengguna kendaraan roda dua yang didominasi kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Idealnya subsidi memang untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” pungkas Manalu.
