Balikpapan, Satu Indonesia — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026. Langkah itu dibahas dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Balikpapan, Senin (18/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, serta Asisten II Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Paser Adi Maulana. Ketiga pemerintah daerah sepakat memperkuat kolaborasi pengendalian inflasi melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif atau skema 4K.
Dalam forum itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, , memaparkan perkembangan inflasi dan pergerakan harga sejumlah komoditas strategis di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser berdasarkan hasil monitoring early warning system hingga pekan kedua Mei 2026.
“Berdasarkan hasil monitoring tersebut, sejumlah komoditas yang meningkat di ketiga wilayah, dan perlu terus diwaspadai ke depan meliputi: hortikultura, beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT),” ujar Robi Ariadi.
Selain kenaikan harga sejumlah komoditas, TPID juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang berpotensi memicu tekanan inflasi, mulai dari ketidakpastian global, kenaikan harga energi, peningkatan biaya logistik dan kemasan, hingga potensi tekanan permintaan dari operasional program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fenomena El Nino turut menjadi perhatian utama karena diperkirakan memengaruhi produksi pangan di Kalimantan Timur maupun daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi. Prakiraan curah hujan rendah pada Juni hingga Agustus 2026 serta potensi gangguan distribusi akibat kondisi gelombang laut diperkirakan berdampak terhadap pasokan pangan dan biaya logistik.
Meski demikian, TPID memastikan ketersediaan pangan strategis di Kalimantan Timur masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Iduladha. Komoditas seperti beras, jagung, gula, minyak goreng, dan daging sapi disebut terus dipantau melalui koordinasi dengan pelaku distribusi dan mitra strategis.
Selain pangan, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram juga diperkuat, terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat saat HBKN. Pengawasan diarahkan agar distribusi subsidi tetap tepat sasaran melalui sistem berbasis QR Code dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sejak Februari hingga April 2026, masing-masing daerah telah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi. TPID Kota Balikpapan tercatat melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 44 kali, disertai operasi pasar sembako dan LPG 3 kilogram. Kabupaten Paser menggelar 19 kali GPM dan bazar telur murah, sedangkan Kabupaten PPU melaksanakan sembilan kali GPM dan 11 operasi pasar.
Sebagai tindak lanjut HLM, seluruh TPID menyepakati percepatan pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, sidak pasar berkala, optimalisasi Belanja Tak Terduga (BTT), hingga penguatan kerja sama antar daerah dengan sentra produksi pangan.
“Selain itu, TPID juga mendorong percepatan tanam komoditas pangan dan hortikultura, penguatan kelancaran distribusi pangan, serta fasilitasi kerja sama produsen pangan lokal dengan SPPG MBG,” kata Robi Ariadi.
Pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan peran BUMD dan BUMDes sebagai offtaker guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser.
