Berau, Satu Indonesia – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengolahan data Indeks Desa (ID) Tahun 2026 di Ruang Sangalaki, Selasa (21/04/2026) yang diikuti perangkat kampung dari sekitar 100 desa.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said. Dalam kegiatan itu hadir para kepala seksi pemerintahan kampung yang menjadi garda terdepan dalam penginputan dan pengelolaan data pembangunan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tentram Rahayu, menjelaskan bahwa sejak 2025 pemerintah mulai menggunakan Indeks Desa sebagai instrumen tunggal pengukuran pembangunan kampung sesuai Permendesa Nomor 9 Tahun 2024.
“Indeks Desa mencakup enam dimensi utama, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan. Seluruh data tersebut akan melalui proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi sebelum disampaikan ke Kementerian Desa hingga batas waktu 30 Juli 2026,” katanya.
Lebih lanjut, DPMK Berau mencatat adanya tren positif dalam perkembangan status desa. Desa berkembang menurun dari 39 menjadi 30, sementara desa maju meningkat dari 42 menjadi 47, serta desa mandiri naik dari 19 menjadi 22. Namun demikian, selisih nilai antarstatus masih relatif tipis sehingga berpotensi berubah pada periode berikutnya.
DPMK juga menargetkan peningkatan status desa pada tahun mendatang. Dua kampung ditargetkan naik menjadi desa mandiri, yakni Suaran dan Giring-Giring, sementara tiga kampung lainnya diarahkan menjadi desa maju, yaitu Merancang Ilir, Samburakat, dan Teluk Sumbang.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menekankan pentingnya ketelitian dalam penginputan data oleh pemerintah kampung. Ia meminta seluruh peserta memastikan data yang disusun benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan.
“Data yang dimasukkan harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian karena akan berdampak pada arah kebijakan pembangunan daerah,” ucapnya.
Ia juga menyoroti dinamika fiskal yang dihadapi daerah, termasuk adanya pengurangan alokasi dana kampung. Oleh karena itu, pemerintah kampung diminta lebih optimal dalam memanfaatkan potensi lokal guna menjaga keberlanjutan pembangunan dan peningkatan status desa.
