Samarinda, Satu Indonesia – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda pada Senin (23/2/2025).
Aksi gabungan ini merupakan aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi negeri dan swasta di Samarinda, di antaranya Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Politeknik Negeri Samarinda, dan lainnya. Bahkan, aksi yang berlangsung mulai pukul 15.00 Wita ini sempat diwarnai aksi dorong-dorongan dengan aparat keamanan hingga akhirnya Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, turun langsung menemui peserta aksi.
Aksi adu mulut juga menjadi tak terhindarkan, situasi baru mulai mereda setelah negosiasi dilakukan dan akhirnya perwakilan mahasiswa diterima untuk dialog terbuka. Mereka meminta program Gratispol agar dievaluasi. Pasalnya, program pendidikan gratis ini tidak sejalan dengan realita yang ada di kampus.
Bahkan, mereka menyebut Pemprov Kaltim terlalu bicara besar di media, “Tapi di lapangan sangat minim. Ini yang kami protes,” timpalnya.
Seperti kondisi di Universitas Mulawarman (Unmul), dibeberkan peserta aksi, banyak mahasiswa telah mendaftar sebagai penerima Gratispol, namun nama mereka tidak termasuk dalam daftar. Padahal, program ini diklaim untuk seluruh mahasiswa.
“Tapi ada persyaratan dan tidak semua terakomodir. Jadi gratis dari mananya?,” tegas mereka dengan lantang..
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud akhirnya menemui peserta aksi mahasiswa. Ia memilih duduk bersila di tengah kerumunan massa aksi guna menerima aspirasi secara langsung.
Gubernur menegaskan niatnya bersama Wakil Gubernur Seno Aji sejak awal untuk memberikan pendidikan gratis kepada putra-putri Kaltim untuk berkuliah hingga jenjang S-1, S-2, dan S-3. Namun, dalam perjalanannya terdapat sejumlah peraturan dari pemerintah pusat yang membatasi, khususnya dalam pemberian uang kuliah tunggal (UKT) secara gratis.
Pada 2025, Gratispol pendidikan telah dinikmati sekitar 24.492 mahasiswa atau penerima manfaat dengan total alokasi Rp127,88 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp204,6 miliar. Sementara untuk tahun 2026 sudah disiapkan sebesar Rp1,37 triliun dengan target sekitar 158 ribu mahasiswa dari semester dua hingga semester delapan.
“Gratispol pendidikan ini untuk anak-anak Kaltim yang berdomisili di Kaltim dan memiliki KTP Kaltim sekurang-kurangnya tiga tahun,” tegas Rudy.
Disamping itu, mereka juga menyoroti persoalan kerusakan ekologis yang terjadi di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, jaminan kebebasan berekspresi, hingga transparansi penggunaan APBD.
Redaksi
 melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda pada Senin (23/2/2025).){kind=link}