Satu Indonesia, Nusantara – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) menegaskan bahwa (IKN) merupakan momentum untuk merancang cara baru negara bekerja.
Hal itu disampaikan Rini saat memberikan kuliah umum kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah bertugas di IKN, di Kantor Kemenko 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, IKN bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan peluang untuk merancang ulang tata kelola, pola pengambilan keputusan, serta sistem pelayanan publik yang lebih terintegrasi. Ia menilai birokrasi yang tumbuh di IKN akan menjadi wajah peradaban baru Indonesia ke depan.
Dalam paparannya, Rini juga menyinggung pesan Presiden pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang mengutip pemikiran Thucydides tentang pentingnya fondasi kekuatan suatu bangsa. Salah satu fondasi tersebut, menurutnya, adalah birokrasi yang unggul, adaptif, dan mampu bekerja lintas batas.
Ia menggambarkan IKN sebagai ruang untuk membangun konsep smart governance sejak awal. Melalui skema layanan berbagi pakai seperti shared office dan shared system, kolaborasi antarinstansi diharapkan semakin kuat, pemanfaatan fasilitas lebih optimal, serta proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien.
Rini menekankan bahwa ASN yang bertugas di IKN harus siap memimpin perubahan di tengah era disrupsi. Mereka dituntut mampu bekerja lintas sektor, mengelola konflik kepentingan, serta menghadirkan layanan terintegrasi dengan budaya kerja berbasis shared outcome.
“ASN IKN merupakan pelopor yang bukan hanya menata namun mereka juga memulai dari awal, bukan hanya memperbaiki sistem namun mereka membangun satu peradaban dan tata kelola baru yang nantinya ketika para ASN datang sudah disiapkan, ” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris , , menyampaikan bahwa kehadiran MenPANRB menjadi penyemangat bagi ASN yang bertugas di IKN.
“Kehadiran Ibu Menteri PANRB memberikan semangat bagi kita semua yang bekerja di Nusantara,” ujar Bimo.
Rini menambahkan, keberhasilan pembangunan kota cerdas sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. ASN di IKN dituntut terus meningkatkan kompetensi, khususnya dalam memahami ekosistem digital yang akan menjadi tulang punggung tata kelola pemerintahan masa depan.
Ia juga menekankan pentingnya standar kompetensi digital yang jelas dan terukur, serta pemetaan terintegrasi untuk memastikan transformasi birokrasi di IKN berjalan secara berkelanjutan.
