Samarinda, Satu Indonesia – Pada akhir tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda terus berkomitmen untuk menjalankan agenda prioritas nasional dalam pengendalian inflasi.
Guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Tahun Baru 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin pagi (29/12/2025).
Kegiatan Rakor nasional terakhir di penghujung 2025 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Gedung PKK, Jalan S. Parman, Samarinda.
Dalam rakor tersebut, Kemendagri memaparkan perkembangan inflasi nasional dan daerah. Berdasarkan data hingga November 2025, komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi year to date (YTD) antara lain beras sebesar 3,46 persen, telur ayam ras 2,36 persen, daging ayam ras 3,27 persen, cabai merah 69,59 persen, dan cabai rawit 10,39 persen.
Sementara secara month to month (m-to-m) pada Desember 2025, komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi pangan.
Kantor Staf Presiden (KSP) juga memaparkan peta kewaspadaan harga pangan di daerah. Komoditas yang masuk kategori tidak aman meliputi cabai merah keriting, beras, bawang putih, jagung, dan telur ayam ras. Sedangkan daging ayam ras dan gula pasir curah berada pada kategori waspada, sementara daging sapi dan kedelai tergolong aman, dengan catatan distribusi tetap dijaga.
Data terbaru Dinas Perdagangan Kota Samarinda menunjukkan tren harga yang relatif stabil menjelang akhir tahun.
- Harga bawang merah turun dari Rp53.600 menjadi Rp52.200 per kilogram.
- Cabai rawit merah turun dari Rp63.000 menjadi Rp59.300 per kilogram.
- Bawang putih naik tipis dari Rp36.500 menjadi Rp37.200 per kilogram.
- Daging ayam ras naik dari Rp35.900 menjadi Rp37.100 per kilogram.
Sementara harga daging sapi terpantau stabil dari minggu ke minggu.
Dalam arahannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar agenda rutin, melainkan kerja nyata yang menuntut inovasi, koordinasi presisi, konsistensi data, serta respons cepat dan intervensi terukur di lapangan.
“Pengendalian inflasi harus menjadi prioritas nyata. Daerah dengan tingkat inflasi tinggi harus segera mengidentifikasi akar masalahnya dan melakukan intervensi konkret,” tegasnya.
Menjelang pergantian tahun, pemerintah daerah juga diminta proaktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga melalui pemantauan pasar, operasi pasar, gerakan pangan murah, serta mitigasi risiko cuaca ekstrem.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkot Samarinda melalui TPID menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas harga akan tetap menjadi prioritas utama. Langkah yang dilakukan antara lain memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan integritas data, serta memastikan respons cepat terhadap dinamika harga di pasar.
Rakor nasional ini menjadi momentum evaluasi atas capaian pengendalian inflasi sepanjang 2025 sekaligus pijakan untuk memperkuat strategi di tahun mendatang.
