Satu Indonesia, Balikpapan – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, melakukan pengecekan langsung kesiapan Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah Polda Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan daerah yang dinilai telah melakukan persiapan optimal menghadapi lonjakan arus masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada stakeholder lengkap, baik dari provinsi maupun kota yang hadir. Kami ke sini meyakinkan bahwa persiapan operasi Nataru di Polda Kalimantan Timur dan stakeholder lainnya sudah siap,” kata Irjen Agus, Rabu (10/12/2025) di Mapolresta Balikpapan.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi kesiapan digitalisasi sistem penegakan hukum lalu lintas, khususnya penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Agus mengungkapkan, saat ini Kalimantan Timur baru memiliki 32 kamera ETLE. Jumlah tersebut dianggap jauh dari ideal untuk memantau aktivitas lalu lintas di wilayah seluas Kaltim.
“Transformasi digital tentang pendekatan hukum ETLE akan kami revitalisasi. Di Polda Kalimantan Timur yang luas ini hanya ada 32 ETLE. Jadi saya minta nanti dari provinsi dan kota kalau bisa direvitalisasi minimal ada 500 ETLE,” ujarnya.
Ia menargetkan 500 kamera ETLE dapat terpasang pada akhir 2026, termasuk melalui integrasi dengan sistem CCTV pemerintah daerah.
“Syukur-syukur di akhir 2026 itu sudah ada 500 kamera ETLE yang ada di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Termasuk juga yang integrasi nanti, misalnya CCTV dari pemda bisa diintegrasikan,” jelasnya.
Agus menegaskan bahwa ETLE akan menjadi pilar utama penegakan hukum. “Pendekatan hukum ETLE itu 95 persen. Yang 5 persen menggunakan manual,” tegasnya.
Kakorlantas turut mengingatkan bahwa esensi dari penegakan hukum lalu lintas adalah menjaga keselamatan masyarakat.
“Kami tidak bangga untuk melakukan pendekatan hukum. Saya tidak mau mengejar-ngejar pelanggar lagi. Saya mengharapkan pengguna jalan itu tertib dengan dirinya sendiri, karena ketertiban intinya adalah keselamatan jiwa,” katanya.
Ia menilai masih banyak kecelakaan terjadi akibat rendahnya kepatuhan berlalu lintas.
Selain penegakan hukum, Agus menyoroti fasilitas layanan publik berbasis digital, seperti aplikasi SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan serta sistem digital pembuatan SIM yang kini terus diperbarui.
“Pembayaran pajak tidak harus datang ke kantor Samsat, tapi bisa pakai aplikasi SIGNAL. Termasuk juga membuat SIM. Kita revitalisasi sehingga betul-betul bisa melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Mendukung transformasi digital, Polri memperkuat kualitas SDM melalui pelatihan bagi perwira dari berbagai wilayah, termasuk Kaltim dan Kalsel. Total 152 personel saat ini menjalani pelatihan khusus untuk adaptasi sistem back office digital.
“Bagaimana SDM kita mampu mengoperasionalkan back office dan menyesuaikan tugas-tugas di era digital. Kami sedang melakukan latihan-latihan itu di berbagai tempat,” jelasnya.
Agus menegaskan bahwa pengembangan kompetensi personel harus berjalan seiring dengan modernisasi sistem digital yang sedang dibangun Polri.
