Satu Indonesia, Penajam – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menghindari melaksanakan aktivitas yang bersifat seremonial.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD (DPRD) PPU, Ishaq Rahman saat menjadi juru bicara Fraksi PDIP dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan bupati dan pandangan umum fraksi terhadap rancangan tentang APBD PPU 2026, Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, di tengah kondisi fiskal daerah yang tengah menurun akibat terdampak pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah diminta untuk mengurangi kegiatan yang tidak memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.
“Kami dari Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah untuk menghindari program seremonial yang tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat,” tegas Ishaq.
Tercatat, nilai APBD PPU 2026 mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada 2025, APBD PPU berjumlah Rp2,5 triliun, tapi kini turun menjadi Rp1,4 triliun akibat dana TKD dipangkas oleh pemerintah pusat.
Kondisi itu tentu menuntut Pemda harus lebih selektif dalam menjalankan setiap program.
Ishaq menekankan bahwa Pemda harus memastikan APBD 2026 difokuskan pada program yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar maupun layanan publik lainnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami meminta penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, yaitu dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” jelas Ishaq.
“Jadi Pemda diharapkan mampu melaksanakan berbagai program maupun kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.(ADV/DPRD PPU)
