Jakarta, Satu Indonesia – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyebut bahwa Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai gubernur konten saat mengikuti Rapat Kerja sejumlah Gubernur dengan Komisi II DPR pada Selasa (29/4/2025).
Lontaran candaan Rudy tersebut disampaikan saat menyapa seluruh tamu yang hadir di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Yang saya hormati Bu Wamendagri (Ribka Haluk), terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi. Dan, seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom ,” kata Gubernur Kaltim yang juga merupakan Ketua Partai Golkar Kaltim ini.
Dalam kesempatan ini, Rudy memaparkan aspirasi masyarakat Benua Etam julukan Kalimantan Timur. Persoalan krusial utama yaitu pemerataan pembangunan, khususnya keluhan soal buruknya infrastruktur jalan di perbatasan. Dimana jalan perbatasan ini akan membuka akses penting dari Kalteng dan Kaltara melalui jalur Kutai Barat (Kubar) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Saat giliran Gubernur Jabar menyampaikan pemaparan, Dedi membalas ucapan Rudy soal Gubernur Konten.
Kang Dedi Mulyadi atau akrab disebut KDM mengaku menyukai aktivitasnya dibuat konten. Dirinya menilai hal konten ini memberikan dampak positif, utamanya menurunkan iklan belanja pemerintahannya.
“Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki bisa menurunkan belanja rutin iklan,” ungkap Gubernur Jabar.
Dedy mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi Jabar sebelumnya mengeluarkan anggaran hingga Rp50 miliar untuk iklan. Namun kini, belanja anggaran iklan hanya menjadi Rp3 miliar.
“Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp50 miliar. Sekarang cukup Rp3 miliar tapi viral terus. Terima kasih,” tukas politisi Partai Gerindra ini.
Diketahui, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan para Gubernur seluruh Provinsi di Indonesia dilaksanakan dihadiri secara fisik. Sementara Para Bupati/Walikota seluruh Provinsi di Indonesia hadir secara virtual atau Zoom.
Agenda rapat kerja membahas terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan membahas pengelolaan kepegawaian.
Redaksi
