Rabu, April 22, 2026
No menu items!

Indonesia jadi Negara Pertama Diundang ke AS Bahas Tarif Impor

Jakarta, Satu Indonesia – Pada Senin (14/4/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membahas tarif impor.

“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi, ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia,” ucap Airlangga.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah mengutus beberapa menteri ke Washington DC, AS, untuk melakukan pertemuan yang akan dilakukan 16-23 April 2025.

Indonesia akan diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan beberapa wakil menteri.

Menteri-menteri itu akan bertemu perwakilan Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Keuangan AS, dan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR).

Lebih lanjut Airlangga menjabarkan pemerintah akan menawarkan sejumlah kebijakan untuk melonggarkan impor dan ekspor AS. Salah satunya syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk teknologi informasi AS.

Kedua, menambah belanja produk AS. Dia menyebut Indonesia akan membeli produk AS senilai US$19 miliar atau Rp318,9 triliun (asumsi kurs Rp16.784 per dolar AS).

Selain itu, Indonesia juga akan melonggarkan beberapa kebijakan impor untuk AS. Namun, Airlangga belum mau merinci tawaran tersebut.

“Kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap, baik itu yang terkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier, dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif dagang 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk AS. Awalnya, kebijakan itu bakal diterapkan 9 April, tetapi diundur 90 hari setelah ada upaya negosiasi.

TERPOPULER

TERKINI