Jakarta, Satu Indonesia – Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpadu yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Selasa (11/3/2025) lalu, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.
Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpadu ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo saat penutupan retreat kepala daerah di Magelang beberapa waktu yang lalu.
Dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025), Menteri Dody yang didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana menyatakan bahwa Pemda harus menjadi garda terdepan dalam inovasi pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara aktif, terutama dalam pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
Sebagai contoh, ia menyebut keberhasilan TPA Benowo Surabaya dalam mengonversi sampah menjadi energi listrik serta TPA Banyumas yang memproduksi kompos dan bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF).
“Komitmen dan inovasi dari Pemda menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Masyarakat juga harus mengambil peran aktif dalam memilah sampah dari rumah,” jelasnya.
Menteri Dody juga menyoroti tantangan terkait tipping fee dalam pengelolaan sampah dan mengusulkan penerapan konsep polluter pays principle (3P), yaitu prinsip di mana pihak yang menghasilkan sampah ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pengelolaannya.
Ia menambahkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pengolahan 38% dari total sampah secara efektif. Langkah ini penting untuk mencegah kelebihan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengingat proyeksi volume sampah pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 82 juta ton per tahun.
“Hingga 2024, Kementerian PU telah membangun 145 TPA dengan metode sanitary landfill serta fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R dan TPST dengan teknologi biokonversi, seperti Black Soldier Fly dan RDF, guna mengoptimalkan pengurangan volume sampah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menteri Dody menegaskan bahwa metode open dumping harus segera dihentikan karena berisiko mencemari lingkungan, sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
“TPS3R harus diterapkan secara konsisten di semua daerah. Kota-kota besar dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari akan diarahkan untuk menggunakan teknologi Waste to Energy, sementara daerah lain dapat mengembangkan TPST atau TPA dengan sistem sanitary landfill,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko AHY menegaskan perlunya integrasi lintas sektoral antara Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan tercapainya target pengolahan sampah nasional secara optimal.
“Pengurangan sampah yang masuk ke TPA harus diiringi dengan optimalisasi konsep Waste to Energy,” kata AHY.
Lebih lanjut AHY menjelaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal membangun TPA sebesar-besarnya. Kesadaran dan disiplin bersama menjadi kunci utama.
Presiden Prabowo telah menegaskan urgensi penanganan sampah secara komprehensif. Ia menyatakan siap mengintegrasikan dan mengharmonisasikan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, memastikan ada blueprint yang jelas yang dibangun secara nasional untuk solusi berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian masalah persampahan nasional membutuhkan inovasi teknologi dan infrastruktur yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah juga akan meluncurkan Gerakan Nasional Indonesia Bersih dari Sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
“Sekali lagi bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa terus kita bangun bersama-sama,” ujar Menko AHY.
Kota Samarinda Bakal Tempatkan 10 Insinerator di Akhir Tahun
Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri PU Dody, komitmen dan inovasi dari Pemda menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah.
Pemda harus berperan aktif dalam integrasi lintas sektoral dengan pihak terkait lainnya untuk memastikan tercapainya target pengolahan sampah nasional secara optimal.
Kota Samarinda sendiri diketahui gencar melakukan upaya penanganan terhadap lonjakan volume sampah yang terus meningkat tiap tahunnya.
Pemkot Samarinda telah menyiapkan solusi strategis, yaitu penerapan teknologi mesin insinerator yang diklaim mampu mengurangi volume sampah hingga ratusan ton per hari.
Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun, pihaknya menargetkan insinerator tersebut untuk mulai beroperasi pada akhir tahun 2025 ini. Dalam rangka mempercepat proses pengelolaan sampah secara efektif, rencananya mesin insinerator tersebut akan ditempatkan di 10 kecamatan strategis di Kota Samarinda.
Insinerator ini diproyeksikan mampu membakar 10 ton sampah dalam waktu 8 jam kerja. Dengan dua kali siklus pembakaran, alat ini dapat mengolah hingga 20 ton sampah per hari. Jika diterapkan secara maksimal, Samarinda bisa mengurangi 200 ton sampah per hari.
