Washington, Satu Indonesia – Presiden Donald Trump baru saja mengumumkan pengenaan tarif besar-besaran pada impor AS di Rose Garden di Gedung Putih, Washington pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.
Dilihat dari unggahan instagram @realdonaltrump pada Kamis (3/4/2025), Trump menyebut akan mengenakan tarif dasar 10% pada semua impor ke Amerika Serikat dan bea yang lebih tinggi pada beberapa mitra dagang terbesar negara ini.
Presiden yang baru saja terpilih dari Partai Republik ini mengatakan tarif “timbal balik” sebagai respons terhadap bea masuk dan hambatan non-tarif lainnya yang dikenakan pada barang-barang AS.
Ia menilai pungutan baru ini akan meningkatkan lapangan kerja bagi manufaktur di negeri Paman Sam.
Dalam kesempatan tersebut, Trump memperlihatkan daftar tarif dengan pengenaan besaran yang berbeda. Dalam daftar, China dikenai tarif 34 persen. Sedangkan Uni Eropa 20 persen, Vietnam 46 persen, Jepang 24 persen, India 26 persen, Korea Selatan 25 persen, Thailand 36 persen, Swiss 31 persen, Indonesia 32 persen, Malaysia 24 persen, dan Kamboja 49 persen.
Indonesia turut terkena tarif imbal balik
Indonesia menjadi negara yang turut terkena tarif timbal balik dengan besaran 32 persen.
Merespon pengenaan tarif tersebut, Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan kepada semua negara.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (3/4/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa tarif resiprokal ini mulai berlaku pada 9 April 2025. Penerapan ini, katanya, akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
“Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” beber Airlangga, dikutip dari Antara.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Airlangga menuturkan, pihaknya berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pascapengumuman tarif resiprokal AS.
Bersama dengan Bank Indonesia (BI), Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Ia menjelaskan, sejak awal tahun ini Pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.
Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Di samping itu, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).
“Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga.
Ia juga menambahkan, langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.
“Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” tandasnya.
Redaksi
 waktu setempat.){kind=link}