 dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Patra Niaga, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).){kind=link}
Balikpapan, Satu Indonesia – Komisi II DPRD Kota Balikpapan berencana akan melaksanakan kunjungan lapangan (kunlap) dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Patra Niaga, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).
Upaya ini dilakukan untuk menindak lanjuti dugaan penjualan BBM oplosan yang saat ini informasinya sudah beredar luas ditengah masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman mengatakan, Komisi II dalam waktu dekat akan mengagendakan rapat internal sebelum melakukan kunjungan lapangan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina Patra Niaga, untuk meminta penjelasan tentang informasi dugaan penjualan BBM oplosan
“Kami akan menggelar rapat internal terlebih dahulu, kemudian melakukan kunjungan lapangan dan menggelar RDP di kantor Pertamina Patra Niaga. Hal ini penting karena sangat meresahkan masyarakat, khususnya warga Balikpapan yang memiliki kendaraan,” ujatnya, Jumat (28/2/2025).
Ia mengatakan, dugaan peredaran BBM oplosan ini berpotensi memberikan dampak luas, tidak hanya di Balikpapan, tetapi juga secara nasional.
Taufik Qul Rahman juga menegaskan, saat ini jumlah kendaraan di Balikpapan sangat tinggi, baik itu roda dua maupun roda empat, yang bisa terdampak akibat bahan bakar yang diduga tidak sesuai standar.
Lanjut ditegaskannya, beberapa waktu lalu juga adanya temuan warga yang mengalami kerusakan kendaraan akibat penggunaan BBM yang diduga oplosan ini.
Saat melakukan kunjungan lapangan bersama Komisi II, Ia mengatakan, sempat mendapati sejumlah warga yang mengeluhkan kendaraan mereka mogok setelah menggunakan bahan bakar tersebut.
“Selama ini, hal ini tertutupi, namun sekarang terbongkar. Kami melihat langsung bagaimana warga mengalami kerugian akibat dugaan bahan bakar oplosan ini,” tambahnya.
Komisi II DPRD Balikpapan, sambungnya, akan bergerak cepat dalam menindaklanjuti kasus ini. Dugaan peredaran minyak oplosan bahkan disebutnya telah menjadi isu nasional hingga internasional.
(MH/HL)