Paser, Satu Indonesia – Regulasi dan pelayanan kesehatan serta implementasi BPJS Kesehatan di Puskesmas Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.
Kedatangan Lasminah, Nurhayati, Burhanuddin, Acong Asfiyek dan Agus Santosa melakukan inspeksi mendadak (Sidak) pada Selasa (4/2/2025) diterima Kepala Puskesmas Kuaro dr Andi Adnan beserta jajaran.
Sekretaris Komisi II Lasminah, menyoroti keluhan masyarakat soal kesulitan untik mendapatkan layanan kesehatan, khususnya mengenai prosedur surat rujukan BPJS Kesehatan. Untuk itu, Ia meminta pihak BPJS dan Dinas Kesehatan untuk mempermudah layanan.
Agus Santosa, anggota Komisi II turut memberikan masukan kepada Puskesmas Kuaro agar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat dengan mendorong regulasi baru terkait pelayanan di Puskesmas dan optimalisasi program BPJS Kesehatan
Sementara Anggota Komisi II, Burhanuddin menegaskan regulasi ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan administrasi dan memastikan peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa hambatan birokrasi. Pihaknya ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama di daerah terpencil, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas.
“Regulasi ini akan mengurangi kendala yang dihadapi masyarakat, seperti antrean panjang dan ketersediaan obat, dan pelayanan medis,” kata Burhan.
Kepala Puskesmas Kuaro, Andi Adnan mengharapkan peningkatan anggaran Puskesmas Kuaro. Penambahan tersebut, kata dia, untuk menambah tenaga medis,peralatan medis, clening servis, keamanan, infrastruktur bangunan serta meningkatkan fasilitas pelayanan agar guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi II DPRD Kabupaten Paser diketahui membidangi ekonomi, keuangan dan kesejahteraan rakyat. Termasuk mengawal kebijakan-kebijakan kesehatan agar implementasinya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Disamping itu, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sosialisasi yang efektif terkait perubahan regulasi BPJS Kesehatan, dan evaluasi berkelanjutan terhadap fasilitas kesehatan.
Redaksi
 menjadi perhatian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.){kind=link}