Jumat, April 24, 2026
No menu items!

Ratusan Mahasiswa Samarinda Padati DPRD Kaltim Gelar Aksi ‘Indonesia Gelap, Darurat Pendidikan’

Samarinda, Satu Indonesia – Aksi Indonesia Gelap kembali menjadi sorotan setelah menjadi bentuk protes simbolik masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan publik. Aksi Indonesia Gelap yang berlangsung hari ini merupakan bagian dari seruan nasional yang dilakukan serentak di berbagai wilayah Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Serentak dengan mahasiswa-mahasiswa dari delapan kota lain, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Samarinda juga melakukan aksi serupa pada Senin (17/2/2025).

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Samarinda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mahakam Jilid II tersebut memadati kawasan DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda. Di depan gerbang utama DPRD Kaltim, para mahasiswa berdiri dan berkumpul menyerukan tajuk ‘Indonesia Gelap, Darurat Pendidikan’.

Diketahui sejak pukul 14.30 Wita para demonstran mulai berjalan kaki dari titik kumpul di Islamic Centre Samarinda dan kemudian langsung menuju titik utama yaitu Kantor DPRD Kaltim.

Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini cukup menimbulkan kemacetan dari jalur Islamic Centre Samarinda, Jalan Cendana – Jalan Tengkawang, bahkan hingga jalan Teuku Umar di depan Kantor DPRD Kaltim.

Suasana di luar gerbang DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda saat aksi berlangsung, Senin (17/2/2025) | SatuIndonesia/Arief

Dalam aksi ini, para demonstran membawa sejumlah bendera dari berbagi lembaga sebagai tanda pengenal. Mereka juga membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan, seperti satu anak makan siang gratis menghilangkan makan malam sekeluarga, tolak untuk Angkatan Bersenjata, Kami Butuh Buku Bukan Pembunuh.

Andi Mauliana Muzakkir, Humas Aliansi Mahasiswa Mahakam Jilid II menyatakan aksi tersebut mengingatkan pemerintah harus membuka diri atas kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan mengancam dunia pendidikan.

“Sistem ini perlu diperbaiki, perlu dievaluasi total, sehingga kami memanfaatkan untuk mengingatkan dan memperingatkan kepada pihak pemerintah agar segera membatalkan kebijakan yang mengancam dunia pendidikan,” ujarnya sebagaimana dilansir TribunKaltim, Senin (17/2/2025).

Dalam orasi yang dilakukan oleh beberapa perwakilan lembaga dari berbagai kampus di Kota Samarinda ini, meminta dan menuntut kepada Prabowo-Gibran agar mengevaluasi mengubah kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran, terutama pada lingkungan pendidikan yang dapat menguburkan masa depan anak bangsa.

Pembubaran aksi massa mahasiswa Samarinda oleh aparat dan mobil water canon sekitar pukul 18.00 Wita | Youtube/SatuIndonesia

Aksi yang bertajuk ‘Indonesia Gelap, Darurat Pendidikan’ kali ini membawa beberapa tuntutan penting diantaranya:

1. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, kemudian naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan beasiswa.

2. Tolak Revisi Minerba,

3. Tolak Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ini sangat melanggar konstitusi  harap pemerintah menjalankan sesuai dengan konstitusi UUD 1945,” lanjut Andi.

Andi juga menilai dengan program makan siang gratis yang menjadi program prioritas dari pemerintah Prabowo – Gibran, membuat dunia pendidikan dan sejumlah sektor lain menjadi korban dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan. Sebagai contoh di wilayah Papua, yang sedang tidak membutuhkan makan bergizi gratis tetapi justru membutuhkan pendidikan yang gratis. Sementara di Kalimantan Timur sendiri program makan bergizi gratis (MBG) belum sepenuhnya dijalankan, terutama untuk wilayah-wilayah pelosok.

Tidak hanya itu, kebijakan MBG dianggap mengancam kualitas pendidikan di Indonesia karena akan ada 6.000 pelajar yang tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi dikarenakan efisien anggaran tersebut.

“Kemungkinan ada lebih dari 6.000 mahasiswa yang tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, dan itu salah satu dampak dari efisiensi anggaran ini. Kita menilai ini bertentangan, seharusnya dijalankan amanat konstitusi itu, tapi malah tidak dijalankan serius oleh rezim Prabowo-Gibran,” ucap Presiden BEM KM Unmul Samarinda Muhammad Ilham Maulana.

Hingga pukul 18.00 wita, para mahasiswa Aliansi Mahasiswa Mahakam Jilid II ini tidak meninggalkan Gerbang Kantor DPRD Kaltim, dan terus melakukan orasi menyampaikan tuntutan mereka.

Namun usaha mereka tidak diperkenankan untuk bisa masuk ke dalam gedung para dewan perwakilan itu. Dan para aparat keamanan pun harus memukul mundur secara paksa para massa aksi mahasiswa tersebut.

Dengan mengunakan 2 unit mobil watercanon dan didampingi pasukan Sabhrata, para massa aksi terpaksa mundur sampai pada titik kumpul di Kawasan Islamic Centre Samarinda dan perlahan mulai membubarkan diri.

TERPOPULER

TERKINI

BI Kaltim Luncurkan Program Kebanksentralan, Gandeng 6 Perguruan Tinggi

Samarinda, Satu Indonesia – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan Kick Off Program Pendidikan Kebanksentralan pada Kamis (23/04/2026).Inisiatif ini menjadi wujud...