satuindonesia.co.id, Samarinda – Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan tetap pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) kendati surat tugas untuk Pilgub Kaltim 2024 yeah diberikan pada pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Pada Kamis (20/6/2024) Irwan menuturkan, dinamika politik di daerah berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional. Dengan demikian, tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai di luar Koalisi Indonesia Maju.
“Kalau di Kaltim kan seperti diketahui Demokrat memberikan surat tugas kepada Pak Isran-Hadi. Pak Hadi kan juga Gelora, KIM (Koalisi Indonesia Maju) juga kan,” tegas Irwan, mengutip TribunKaltim.Co, Jum’at (21/6/2024).
Isran Noor diminta segera melaksanakan komunikasi politik dengan partai-partai politik sahabat agar dapat memenuhi persyaratan dukungan minimal 20 persen koalisi partai politik untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim 2024.
“Tapi sekarang, Demokrat memberi surat tugas kepada Pak Isran untuk membentuk koalisi di Kaltim,” tambahnya.
Dengan adanya dukungan dari Demokrat, Isran masih membutuhkan 8 kursi lagi untuk memenuhi minimal dukungan 11 kursi dari 55 kursi keterwakilan di DPRD Kaltim.
Selain itu, Isran juga diminta melaporkan hasil survei teranyar maupun koalisi partai politik yang sudah diperoleh kepada DPP Partai Demokrat sesuai masa berakhir surat tugas yakni pada tanggal 20 Juni 2024.
“Faktanya saat ini, Partai Demokrat memberi surat tugas ke Isran-Hadi untuk membangun komunikasi politik dengan mitra partai lainnya agar terpenuhi 20 persen ambang batas. Jadi belum ada hal-hal lain, nanti kita melihat apakah bisa membentuk sampai masa surat tugas berakhir, kita lihat dinamika ke depan,” jelas Irwan.
Sementara anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) lainnya, yakni ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud dan Politisi Gerindra Seno Aji mendapat rekomendasi dari DPP PAN.
Menurut Irwan, semangat secara umum KIM memang tidak terlepas dari suksesnya Pilpres 2024.
Kendati begitu, dinamika politik di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur belum tentu sama dengan di Kaltim.
“Kalau itu dipaksakan, nanti menguntungkan satu dua partai saja, nanti dilihat, misal di Kaltim apakah semua di Kabupaten/Kota itu bisa KIM-nya? kan tidak, di beberapa daerah masing-masing partai kan punya kader potensial, jadi menurut saya untuk jadi semangat iya. Tetapi kembali ke kondisi realitas dinamika politik lokal di daerah,” imbuhnya.
Untuk berbicara dengan partai lain di luar KIM, Irwan menegaskan tidak masalah, selama visi-misi ke depan untuk membangun suatu daerah tersebut sama, sehingga Partai Demokrat, membuka peluang berkoalisi dengan partai di luar KIM.
“Kami bisa berkoalisi dengan partai manapun selama visi-misi kepentingan untuk daerah itu sama,” tandasnya.
Redaksi