satuindonesia.co.id, Balikpapan – Status lahan di Lokasi Bandara Very Very Important (VVIP) atau Naratetama yang terdapat di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dinyatakan Badan Bank Tanah (BBT) menyatakan sudah celar and clean atau tidak bermasalah.
BBT beralasan, upaya ini sebagai wujud komitmennya untuk mendukung percepatan konektivitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bandara VVIP IKN ini juga telah mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk diperluas dari sebelumnya hanya 347 hektar menjadi 621 Hektar atau ada penambahan luasan sebesar 274 hektar.
Maka dengan penambahaan ini, panjang runway ini secara otomatis berubah dari 2.200 meter, menjadi 3.300 meter.
Kepala Badan Bank Tanah (BBT) Parman Nataatmadja mengatakan, BBT sudah menyiapkan lahan untuk reforma agraria bagi masyarakat yang terdampak perluasan lahan pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara.
“Jadi total lahan yang dalampenguasaan BBT, termasuk di dalamnya untuk program reforma agraria, yakni 4.162 hektare,” ujar Parman, Selasa (11/6/2024).
Pertama, siapkan lahan 1.700 hektar untuk Reforma Agraria
Dia menjelaskan bahwa khusus untuk program reforma agraria bagi warga sekitar yang terdampak pembangunan, maka telah disediakan sebanyak 1.700 hektar lahan disekitar kawasan. Dan sedangkan sisanya akan dijadikan kawasan pengembangan.
“Dari 1.700 hektar lahan yang disediakan lahan yang disiapkan, tercatat sudah ada sebanyak 940 hektare yang diberikan kepada masyarakat terdampak,” sebutnya.
Parman menambahkan, bagi warga yang mendapatkan program reforma agraria ini diberikan masing-masing lahan dengan luasan yang bervariasi. Namun luasan tersebut harus sesuai ketentuan dan tidak boleh melebihi seluas satu hektar.
“Reforma agraria yang penambahan ini sedang berjalan dan dilapangan sudah clean and clear. Kalau ada yang belum selesai itu dari Otorita,” jelasnya.
Kedua, pada Agustus 2024 Bandara IKN sudah bisa didarati pesawat
Menurut Parman berdasarkan target awal, pengerjaan runway bandara VVIP IKN Nusantara ini akan selesai sepanjang 2.200 meter pada Agustus 2024 ini.
“Dimana nantinya Bandara VVIP IKN Nusantara ini juga sudah bisa dilintasi pesawat, terutama Boeing 737. Dan seiring waktu, jika bandara sudah selesai dengan panjang maksimal yakni 3.300 meter, maka selanjutnya bisa dilintasi pesawat jenis A380,” terangnya.
Lanjut dia menerangkan, A380 butuh waktu. Namun, yang dekat ini Boeing 737 dulu, lantaran panjangnya masih 2.200 meter.
BBT, sambung Parman, hanya menyediakan lahan pengganti untuk masyarakat terdampak pembangunan bandara. Namun untuk penentuan penerimanya sepenuhnya dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten PPU.
“Sedang berjalan untuk pemilihan subjeknya, itu dipilih oleh GTRA,” tutupnya.
Ketiga, Ganti rugi tanam tumbuh sudah diberikan
Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun yang juga sebagai GTRA mengatakan, untuk penggantian di kawasan Bandara VVIP IKN Nusantara hanya diberikan untuk tanam tumbuh saja.
“Warga yang dapat penggantian ini ada menerima sebesar Rp2 Miliar,” ujarnya.
Dia menuturkan, diantara 40 warga yang terdata, ada sebanyak 25 warga yang mendapatkan ganti rugi untuk tanam tumbuh, sedangkan sebanyak 15 orang lainnya tidak mendapatkan ganti rugi.
“Ini yang diganti rugi yang memang benar-benar lahannya ditanami, bukan lahanya yang hanya tumbuh semak belukar saja,” tegasnya.
Lanjut ditambahkannya, untuk reforma agraria sudah dan lokasinya tidak jauh dari bandara. Dimana jumlahnya sebanyak 940 orang dari 5 Kelurahan masing-masing Kelurahan Pantai Lango, Gersik, Jenebora, Maridan dan Rico.
“Warga ini juga nantinya akan diberikan pelatihan dan permodalan untuk menjadi pelaku UMKM,” terang Marbun.
Bahkan, sambung Marbun, saat ini ada sebanyak 100 anak dari 5 kelurahan yang terdampak tersebut diberikan pelatihan secara gratis untuk menjadi pemandu pesawat di Bandara VVIP IKN Nusantara mulai dari ticketing, bagasi hingga parkir pesawat.
“100 orang ini sedang menjalani pelatihan di SMP Negeri 1 Penajam, kerjasama Kemenhub dan Poltek Penerbangan Surabaya,” tandasnya.
(MH/HL)
 atau Naratetama yang terdapat di Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dinyatakan Badan Bank Tanah (BBT) menyatakan sudah celar and clean atau tidak bermasalah.){kind=link}