 dalam hal batas minimal tarif, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik siap mengakomodasi usulan pembuatan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda).){kind=link}
satuindonesia.co.id, Samarinda – Guna mencari solusi atasi permasalahan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) dalam hal batas minimal tarif, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik siap mengakomodasi usulan pembuatan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda).
“Kita sudah menerima para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu, dimana mereka meminta agar ada batas minimal untuk tarif angkutan online,” jelas Akmal Malik di Samarinda, mengutip AntaraKaltim, Sabtu (30/3/2024).
Akmal dalam kesempatan itu menerima audensi perwakilan AMKB membahas tarif angkutan online belum ada payung hukumnya (Perda).
Dengan adanya Perda nanti, sebutnya, pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk menegasi orang-orang yang berusaha di daerah untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan masyarakat.
Dengan demikian, untuk memberikan perlindungan, “Caranya, kita siapkan payung hukumannya dulu, lalu sampaikan kepada pemilik aplikasi. Kalau anda ingin berusaha di wilayah kami, ya harus ikut aturan kami,” tegasnya.
Terkait permasalahan yang dialami AMKB, menurut Akmal akan segera dibuatkan aturannya agar kebijakan penyedia aplikasi tidak merugikan para driver ojek online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu.
“Mereka protes, karena dirugikan, ya harus dibela warga kita dong,” tegasnya.
Disebabkan persoalan masuk ranah hukum, ditambahkannya, maka harus diperhatikan aspek-aspek hukumnya. “Kita berterima kasih mereka bisa menerima dan mendukung rencana pembuatan Perda,” jelasnya.
Selain itu, Akmal meniliai komunikasi yang bagus dengan warga dan disampaikan kepada mereka yang berusaha di Kaltim agar ikut aturan.
“Perda terkait angkutan online, segera kita siapkan melalui DPRD Kaltim,” tutup Dirjen OTDA Kemendagri ini.
Redaksi