satuindonesia.co.id, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan per Januari 2024, utang pemerintah mengalami kenaikan menjadi Rp. 8.253,09 triliun.
Dibandingkan utang pada Desember 2023 yakni sebanyak Rp. 8.144,69 triliun, jumlah utang pemerintah per Januari 2024 mengalami kenaikan sebanyak Rp. 108,4 triliun, dilansir dari CNN Indonesia.
Rasio utang per Januari 2024 berada pada level 38,75%, dimana masih dibawah batas aman yakni 60%.
Berdasarkan laporan Kemenkeu yang tertuang dalam Buku APBN KITA, yaitu berbunyi, “Rasio utang ini juga serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen,”
Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi utang pemerintah per Januari 2024, yaitu sebesar Rp. 7.278,03 triliun atau 88,19%.
Dimana utang SBN terdiri atas SBN Valas atau mata uang asing sebanyak Rp. 1.404,65 triliun dan SBN domestik sebanyak Rp. 5.873,38 triliun.
SBN Valas sendiri terbagi atas SUN (Surat Utang Negara) sebanyak Rp. 1.058,17 triliun dan SBN Syariah sebanyak Rp. 346,49 triliun.
Lalu, SBN domestik terbagi atas SUN sebanyak Rp. 4.741,85 triliun dan SBN Syariah sebanyak Rp. 1.131,54 triliun.
Kemudian sisanya adalah pinjaman sebanyak Rp. 975,06 triliun atau 88,19%. Dimana terdiri atas pinjaman luar negeri sebanyak Rp. 938,83 triliun dan utang dalam negeri sebanyak Rp. 36,23 triliun.
Kemenkeu menuliskan pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo yang optimal.