satuindonesia.co.id, Brussels – Pertemuan EU Indo-Pacific Ministerial Forum ke-3 yang diselenggarakan oleh Uni Eropa sebagai platform dialog untuk membahas isu-isu di kawasan Indo-Pasifik serta upaya untuk meningkatkan kerja sama.
Dua pertemuan sebelumnya, Retno turut menghadiri pertemuan yang sama, yaitu di Paris pada 2022 dan juga di Stockholm tahun lalu, 2023.
Sekarang, Menlu diminta untuk berbicara di dua kesempatan, yaitu kesempatan pertama pada saat pembukaan di mana hanya beberapa menteri luar negeri yang diminta bicara, termasuk Indonesia dan di kesempatan kedua di sesi Roundtable I yaitu yang membahas mengenai geopolitik dan keamanan.
Pada Pembukaan atau Plenary Opening Session, Menlu Retno menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dunia dari tahun ke tahun semakin besar, mulai dari perang di Ukraina, situasi Gaza, rivalitas kekuatan besar yang terus berlanjut, hingga kesenjangan kapasitas antar-negara yang menghambat pencapaian SDGs.
Saya tekankan bahwa yang diperlukan dari Forum ini adalah penguatan kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan untuk memajukan kesejahteraan dan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya sampaikan kita tidak ingin melihat kawasan Indo-Pasifik menjadi medan rivalitas. Yang kita inginkan adalah Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan.
“Itulah mengapa ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun lalu menjadikan kolaborasi di Indo-Pasifik sebagai prioritas, termasuk melalui penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) dan memperkuat hubungan dengan Pacific Islands Forum (PIF) dan Indian Ocean Rim Association (IORA),” ujar Menlu Retno Marsudi melalui siaran persnya usai pertemuan EU Indo-Pacific Ministerial Forum ke-3 di Brussels, Belgia, Sabtu (3/2/2024).
Dirinya juga menekankan bahwa kerja sama di Indo-Pasifik harus inklusif, konkret, dan berpegang teguh pada hukum internasional dan paradigma kolaborasi. Prinsip-prinsip ini tertuang di AOIP sebagai panduan ASEAN dalam menavigasi dinamika di kawasan dan berinteraksi dengan mitranya dari luar kawasan.
“Saya juga sebutkan di AMM Retreat di Luang Prabang, Laos, yang diselenggarakan 29 Januari lalu bahwa ASEAN sepakat untuk melanjutkan pengarusutamaan AOIP di semua mekanisme ASEAN. UE adalah mitra penting bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera,” tambahnya.
Lanjut Menlu menyampaikan bahwa ASEAN dan UE harus berada di garda depan dalam menjaga konsistensi menghormati hukum internasional guna mencegah the mighty takes all. Hal ini termasuk di dalam isu Palestina di mana lebih dari 7 dekade bangsa Palestina terus menghadapi ketidakadilan.
“Saya menegaskan di dalam pernyataan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dan akan terus membantu perjuangan bangsa Palestina mendapatkan haknya apa pun tantangan yang harus dihadapi dan saya menyerukan kepada UE untuk menggunakan nurani menghentikan kekejaman di Palestina. Sebagai pendukung hukum internasional, Uni Eropa harus konsisten dalam isu Palestina karena konsistensi antara nilai dan perbuatan menunjukkan moralitas kita yang sesungguhnya,” tegas Menlu.
Rekan-rekan, selain di pembukaan yang tadi saya sampaikan, saya juga diminta bicara di sesi Roundtable I yaitu mengenai geopolitik dan keamanan. Di sesi ini saya tekankan beberapa hal.
Pertama, Indonesia dan ASEAN berkomitmen untuk terus menjadi kontributor utama dalam menciptakan dan menjaga perdamaian serta kemakmuran di Indo-Pasifik. ASEAN telah memiliki konsep yaitu AOIP dan ASEAN juga telah mulai mengimplementasikannya pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.
Dikesempatan itu, Retno Marsudi menekankan bahwa ASEAN membuka pintu untuk bermitra dengan semua pihak termasuk dengan Uni Eropa. Dan saya jelaskan mengenai prioritas-prioritas kerja sama yang diinginkan ASEAN sesuai AOIP, yaitu konektivitas, infrastruktur, pencapaian SDGs, perdagangan, dan investasi.
“Di dalam Roundtable yang pertama ini adalah ASEAN dan EU adalah mitra dalam “safeguarding” penghormatan terhadap hukum internasional dan multilateralisme. Hal ini juga disebut oleh HRVP Josep Borrel pada saat pembukaan dan saya tekankan kembali dalam intervensi saya. Penghormatan terhadap hukum internasional ini harus berlaku untuk semua isu, baik Ukraina maupun Palestina dan Gaza. Konsistensi dalam penerapan kembali saya tekankan,” imbuh Menlu.
Redaksi
