satuindonesia.co.id, Balikpapan – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada para penerima Surat Kepemilikan (SK) Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk tidak menelantarkan lahan mereka yang sudah terima dari pemerintah.
Pasalnya, lahan-lahan yang diberikan tersebut adalah lahan-lahan produktif.
“Semuanya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita. Harus produktif, karena kita berikan itu agar lahan-lahan semua yang kita miliki produktif, jangan ditelantarkan. Titipan saya hanya itu,” ujar Presiden selepas prosesi serah terima SK Perhutanan Sosial dan TORA di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023).
Presiden Jokowi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat menyerahkan secara simbolis SK Perhutanan Sosial dan SK TORA kepada 10 perwakilan penerima dalam acara yang dilangsungkan di Wisata Hutan Bambu Karang Joang, Balikpapan Utara, Kaltim.
SK Perhutanan Sosial dan TORA ini diantaranya diserahkan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak Samihim, Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang, serta perwakilan petani Kaltim, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini juga diikuti perwakilan penerima SK Perhutanan Sosial dan TORA di provinsi-provinsi lainnya melalui sambungan video.
Presiden menyatakan bahwa dalam serah terima hari ini sedikitnya diserahkan 514 SK Perhutanan Sosial, 19 SK Hutan Adat, dan 46 SK TORA.
“SK Perhutanan Sosial yang diserahterimakan pada hari ini berjumlah 514 SK untuk 59 ribu KK dan seluas lahan 321 ribu hektare. Kemudian diserahkan 19 SK Hutan Adat seluas 77 ribu hektare, dan SK TORA 46 SK,” tegasnya.
Sementara itu, Perwakilan Warga Dayak Seberuang desa Riam Batu kalbar, Muntai mengatakan, masyarakat adatnya menerima SK perhutanan sosial dengan skema hutan adat seluas 4006 ha.
“Kami sampaikan terima kasih kepada bapak Presiden dan Menteri KLHK karena saat ini Hutan Adat kamu sudah diakui, kami akan mendapatkan sebaik mungkin,” ucapnya.
Selain Menteri LHK, kegiatan ini juga turut hadir dalam acara tersebut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud serta Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.
Redaksi
(MH/HL)