Nusantara, Satu Indonesia – Sejumlah perjanjian kerja sama pembangunan hunian aparatur sipil negara (ASN) dan investasi swasta ditandatangani Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan nilai mencapai Rp 3,739 triliun pada Rabu (14/10/2026).
Pembangunan delapan menara rumah susun ASN serta lima proyek swasta di sektor pangan, mebel, kuliner, olahraga, dan kawasan komersial menjadi bagian dari investasi tersebut.
Di kawasan Glamping IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, penandatanganan berlangsung. Upaya mempercepat pembangunan fasilitas pendukung menjadi bagian dari kerja sama ini agar IKN berkembang menjadi kota yang memiliki ekosistem hunian, bisnis, dan layanan perkotaan.
Pembangunan ibu kota baru tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah juga dilibatkan dalam pembangunan tersebut.
“Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Hari ini juga ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera akan dimulai pembangunannya,” kata Basuki.
Masuknya investasi tersebut, ia berharap, turut menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara.
“Saya bersyukur karena IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Hunian ASN bernilai Rp 5,4 triliun
Pembangunan delapan menara rumah susun ASN dengan nilai investasi Rp 2,629 triliun merupakan salah satu proyek yang ditandatangani pada 14 Oktober. Proyek ini diprakarsai PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management.
Hunian tersebut direncanakan terdiri atas 288 unit, dengan luas masing-masing 190 meter persegi. Dengan luas lahan 6,84 hektare, lokasinya berada di Wilayah Perencanaan (WP) 1A KIPP IKN.
Untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas, keterlibatan perusahaan dalam pembangunan hunian ASN merupakan tanggung jawab, ujar Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah.
“Bagi kami, kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus komitmen untuk menghadirkan hasil pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi Otorita IKN, bangsa, dan negara,” kata Firmansyah.
Pada 6 Oktober 2026, Otorita IKN sebelumnya juga menandatangani kerja sama pembangunan 109 rumah tapak ASN bersama PT Intiland Development Tbk.
Berlokasi di WP 1B KIPP IKN, proyek melalui badan usaha pelaksana PT Seratus Sembilan Nusantara tersebut memiliki nilai investasi Rp 2,819 triliun.
Dengan masa kerja sama 10 tahun yang terdiri atas dua tahun konstruksi dan delapan tahun layanan, pembangunan rumah tapak itu mencakup lahan seluas 9,17 hektare.
Pada triwulan IV 2028, proyek tersebut ditargetkan selesai. Dengan demikian, kedua proyek hunian ASN tersebut mencapai Rp 5,448 triliun total nilai investasi.
Lima investasi swasta menyasar berbagai sektor
Untuk mengembangkan fasilitas penunjang kawasan, Otorita IKN di luar pembangunan hunian menandatangani kerja sama dengan lima perusahaan. Mencapai Rp 1,11 triliun, total estimasi investasi kelima proyek tersebut.
Investor dengan nilai terbesar adalah PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, yakni sekitar Rp 1 triliun. Di KIPP 1B, perusahaan itu akan mengembangkan Grand Vista Nusantara yang mencakup area komersial, apartemen, dan perkantoran di atas lahan 3,57 hektare.
Kesempatan yang diberikan untuk berinvestasi di Nusantara diapresiasi Direktur perusahaan, Yang Jinghui.
“Kami berterima kasih kepada Otorita IKN dan Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara,” kata Yang.
Semakin cepat dan tepat waktu pembangunan IKN berjalan, ia berharap semakin banyak investor yang tertarik, termasuk dari China.
Di sektor pangan, Hilirisasi Ayam Terintegrasi di WP 3 berencana dikembangkan PT Berdikari (Persero). Mencakup fasilitas parent stock layer farm dan hatchery, proyek dengan estimasi investasi Rp 177 miliar itu di atas lahan 17,27 hektare, dengan kapasitas sekitar 140.000 ekor ayam.
PT Laziz Nusantara Grup, sementara itu, akan membangun restoran Arab, gerai gelato, dan gedung serbaguna di KIPP 1B. Menempati lahan seluas 0,54 hektare, investasi tersebut diperkirakan mencapai Rp 10 miliar.
Fasilitas olahraga dan komersial berupa Teras Padu juga akan dikembangkan PT FYP Karya Perdana di KIPP 1A. Di atas lahan seluas 0,45 hektare, proyek ini memiliki estimasi investasi Rp 20 miliar.
Adapun di KIPP 1A, PT Java Teak Indo berencana membangun ruang pamer mebel khas Jepara beserta kantor. Lahan seluas 0,2 hektare akan dimanfaatkan untuk investasi senilai Rp 1,5 miliar tersebut.
Peluang bagi pelaku usaha daerah
Bupati Jepara Witiarso Utomo menyambut keterlibatan perusahaan mebel asal Jepara. Menurutnya, kesempatan tersebut membuka ruang bagi pelaku usaha daerah untuk mengambil bagian dalam pembangunan ibu kota baru.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Jepara berterima kasih sekali kepada Kepala Otorita IKN, yang sudah memberikan kesempatan UMKM kami di Jepara untuk ikut berinvestasi di IKN,” ujar Witiarso.
Menurut dia, tidak hanya perusahaan besar yang mendapatkan peluang dari pembangunan IKN, tetapi juga pelaku usaha daerah untuk berkontribusi sesuai kemampuan dan potensi masing-masing.
Ia berharap daerah lain dapat mengikuti langkah serupa melalui keterlibatan usaha dari Jepara.
Fasilitas perkotaan di Nusantara diharapkan Otorita IKN semakin lengkap dengan masuknya investasi di sektor hunian, pangan, komersial, kuliner, mebel, dan olahraga. Untuk mendukung aktivitas ASN, masyarakat, serta pelaku usaha, pengembangan tersebut diarahkan seiring berlanjutnya pembangunan ibu kota baru.
(MH/Nisrina)
