Nusantara, Satu Indonesia – Penyerahan persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2026–2027 senilai sekitar Rp3,986 triliun diterima Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus hasil Exit Meeting atas tujuh paket proyek peningkatan jalan KIPP 1B–1C Tahun 2025 senilai sekitar Rp3,355 triliun yang telah selesai 100 persen dan diserahterimakan kepada Otorita IKN.
Pada Kamis (17/09/2026), kegiatan Entry Meeting dan Exit Meeting Proyek Strategis Nasional ini dilaksanakan di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Paket jalan Kompleks Yudikatif, Kompleks Legislatif, dan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A tercakup dalam Entry Meeting, sedangkan terhadap proyek peningkatan jalan KIPP 1B–1C Paket A sampai dengan G Tahun 2025 dilakukan Exit Meeting.
Agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan, terhindar dari hambatan, dan tetap menjaga integritas pelaksanaan di lapangan, pengamanan pembangunan strategis diperlukan, penyampaian tersebut disampaikan oleh Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Sarjono Turin.
“Proyek IKN ini akan menjadi sejarah bagi anak bangsa dan anak cucu kita nanti. Karena itu, tim (PPS) harus proaktif memberikan pendampingan selama proyek berlangsung. Untuk itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Otorita ikn, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, saya berharap kerja sama ini tidak berhenti sampai disini,” ujar Sarjono.
Dalam laporan kegiatan, tiga paket pekerjaan pada Entry Meeting telah melalui serangkaian prosedur, mulai dari telaahan hingga pra-PPS, sebelum diterbitkan surat perintah pengamanan, disampaikan Imran Yusuf Kasubdit IV.A, Direktorat IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Sementara itu, telah selesai dan diserahterimakan kepada Otorita IKN tujuh paket pekerjaan pada Exit Meeting.
Melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, penyelesaian tujuh paket pekerjaan tersebut dapat terlaksana, menurut Imran. Ia berharap prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat pembiayaan dapat dijaga dari hasil pembangunan yang telah dicapai, serta memberi manfaat bagi bangsa dan negara.
Atas pendampingan Kejaksaan Agung sejak tahun 2025, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, menyampaikan apresiasi. Bahwa pembangunan jalan, gedung, taman, dan infrastruktur lain di Nusantara tidak sekadar pekerjaan fisik, tetapi bagian dari sejarah baru yang dibangun oleh anak bangsa, Dodit menegaskan.
“Di IKN ini kita tidak hanya membangun fisik, tidak hanya membangun gedung seperti gedung-gedung lainnya. Yang kita bangun adalah sejarah. Karena itu, kami berterima kasih kepada seluruh pihak, termasuk para penyedia jasa dan kontraktor, yang telah bekerja bersama membangun Ibu Kota Nusantara,” ujar Dodit.
Penyerahan persetujuan PPS dan surat perintah PPS, penyerahan hasil pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis yang telah selesai dilaksanakan, serta penandatanganan pakta integritas untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2026–2027 juga mengisi rangkaian kegiatan.
Otorita IKN berharap, melalui kegiatan ini, pengawalan pembangunan strategis dapat terus memperkuat tata kelola, kepastian pelaksanaan, dan komitmen bersama dalam membangun Nusantara hingga tuntas.
(MH/Nisrina)
