Jakarta, Satu Indonesia – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (14/9/2026).
Usai dilantik, Menkeu Suahasil yang menggantikan Purbaya ini menegaskan bahwa dirinya berkomitmen menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.
Suahasil lantas membeberkan arahan khusus Presiden Prabowo. Dimana Kepala Negara secara khusus meminta Suahasil menjaga keuangan negara.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ucap Menkeu.
Menurutnya, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah.
“Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” tambah Suahasil.
Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Dirinya juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” tegasnya.
Menkeu juha turut menekankan akan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Suahasil menilai, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” lanjutnya.
Terkait efisiensi, Suahasil memandang bahwa efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Redaksi
