Jakarta, Satu Indonesia – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah dilakukan dengan koordinasi lintas kementerian.
Menyusul Karhutla telah berdampak di banyak sektor, khususnya terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Di gedung Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/9/2026), Puan menyebut Karhutla saat ini sudah KLB (kondisi luar biasa).
“Dan kami sudah meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi. (Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai,” kata Puan, dikutip Kamis (3/9/2026).
Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penambahan titik api terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, untuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, titik api relatif menurun.
Karhutla pun berdampak pada persoalan kesehatan masyarakat di mana menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terdapat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) buntut kabut asap Karhutla.
Laporan Kemenkes menunjukkan sekitar 3,4 juta penduduk terdampak Karhutla di tujuh provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain itu, tercatat juga kasus asma, iritasi kulit, dan konjungtivitis. Karhutla juga memengaruhi aktivitas sekolah di sejumlah daerah. Beberapa daerah sudah memberlakukan pelajaran jarak jauh (PJJ) karena terdampak Karhutla.
Oleh karena itu, Puan menilai penanganan Karhutla tidak cukup hanya dengan penanganan atau pemadaman api. DPR juga akan melakukan pengawasan penanganan Karhutla melalui lintas alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi. “Kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan Karhutla ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca karhutlanya,” jelas Puan.
“Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi,” lanjut Puan.
Selain pada sektor pendidikan dan kesehatan, Karhutla juga berdampak terhadap habitat dan lingkungan hidup di sekitar lokasi wilayah yang terbakar. Termasuk ditemukannya Orangutan yang lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan warga Desa Laman Satong, Ketapang, Kalimantan Barat, akibat terpapar asap pekat Karhutla yang menyelimuti habitatnya.
“Ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian. Koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian,” tutupnya.
Redaksi
