Manggarai Barat, Satu Indonesia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan perkembangan penanganan darurat gempa M7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur.
Per Rabu (19/8/2026) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi sebanyak 71 jiwa. Penambahan satu korban meninggal berada di wilayah Kabupaten Nagekeo.
Sementara terkait penyaluran logistik hingga Selasa (18/8/2026) pukul 18.00 WIB, distribusi bantuan terus dilakukan melalui jalur udara dan laut. Total bantuan yang telah terkirim pada periode 15-18 Agustus sebanyak 398 Ton.
“Jalur darat masih menjadi opsi utama penyaluran bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi geografis dan akses jalan menuju titik pengungsian,” ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dari Manggarai Barat, Rabu (19/8/2026).
Ia menegaskan, pemerintah juga mengoptimalkan transportasi laut untuk menjangkau wilayah lebih luas. Pada Selasa (18/8), KRI Bung Hatta diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan membawa paket bantuan BNPB berupa sembako, tenda keluarga dan tenda pengungsi, serta bantuan dari berbagai unsur masyarakat.
“Penanganan pengungsi masih menjadi fokus utama karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah akibat kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan,” tambahnya.
Jumlah pengungsi mencapai sebanyak 59.647 jiwa
Menurut pemutakhiran data per Rabu (19/8/2026) pukul 16.00 WIB, total pengungsi sebanyak 59.647 dengan jumlah pengungsi terbanyak di Kabupaten Manggarai sebanyak 20.333 jiwa.
“Pemerintah daerah bersama BNPB terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian, meliputi makanan dan air bersih, tenda, matras dan selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, serta pemenuhan kebutuhan kelompok rentan termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas,” jelas Berton.
Lebih lanjut dijelaskannya, penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat. Dimana masyarakat tersebar di sejumlah titik, maka pendataan dan distribusi bantuan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau lokasi pengungsian mandiri.
“Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan ditangani secara tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mempercepat penanganan darurat, pemerintah mengerahkan sumber daya nasional termasuk TNI/Polri dan seluruh unsur pentaheliks. Pengerahan tersebut ditujukan untuk mendukung mobilisasi personel, logistik, pelayanan kesehatan, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala akses. Pesawat dan kapal militer digunakan sebagai bagian dari dukungan transportasi udara dan laut.
BNPB menegaskan bahwa seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk satu tujuan, yaitu mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Redaksi
