Banda Aceh, Satu Indonesia – Pemerintah mengucurkan anggaran Rp58,97 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana alam akhir 2025. Dana yang dialokasikan untuk periode 2026–2028 itu akan membiayai ribuan program pemulihan di 19 kabupaten/kota terdampak melalui kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga yang dikawal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh.
Hal tersebut diungkap oleh Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA saat menggelar konferensi pers di Gedung Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Kota Banda Aceh, Jumat (24/07/2026).
Safrizal menegaskan bahwa alokasi anggaran disusun secara bertahap agar proses pemulihan berjalan berkesinambungan, yakni Rp24,21 triliun pada tahun 2026, Rp20,22 triliun pada tahun 2027, dan Rp14,54 triliun pada tahun 2028.
Pemerintah menekankan fokus utama tidak hanya membangun infrastruktur kembali yang rusak, tetapi juga memulihkan pelayanan dasar, perusahaan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah pun telah menyiapkan mekanisme kerja terpadu agar seluruh kementerian dan lembaga dapat bergerak secara bersamaan tanpa saling menunggu.
“Seluruh pekerjaan akan berjalan secara paralel. Tidak ada kementerian atau lembaga yang saling menunggu. Satgas akan mengawal pelaksanaan seluruh program agar target dapat tercapai tepat waktu,” ujar Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Satgas dikatakannya akan memastikan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian berbagai proyek sehingga pemulihan dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran.
Program rehabilitasi mencakup berbagai sektor strategis. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana terbesar dengan 556 kegiatan senilai sekitar Rp12,5 triliun, meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), jaringan irigasi, sekolah, masjid, serta penanganan sungai yang terdampak bencana.
Di sektor organisasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk perumahan pembangunan tetap (huntap) komunal, sementara pembangunan Huntap di atas tanah milik masyarakat (insitu) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pelayanan pemulihan publik juga menjadi prioritas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan 210 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp3,3 triliun, sedangkan Kementerian Kesehatan menangani 108 kegiatan dengan alokasi sekitar Rp347 miliar untuk memastikan layanan kesehatan kembali optimal di wilayah terdampak.
Safrizal mengatakan seluruh rencana rehabilitasi telah disusun secara rinci hingga tingkat kabupaten/kota dalam dokumen setebal 116 halaman yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
“Dokumen ini bukan pengumuman lelang, melainkan bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme pengadaan yang nantinya mengikuti ketentuan masing-masing kementerian dan lembaga,” jelas Safrizal.
Ia menambahkan pembangunan perumahan tetap dilaksanakan melalui tiga skema, yakni perburuan komunal oleh Kementerian PKP, perburuan lembaga oleh BNPB, serta pembangunan yang didukung lembaga dan masyarakat melalui program swadaya.
Sejumlah hasil pemulihan juga mulai terlihat. Ratusan rumah bantuan dari berbagai lembaga telah selesai dibangun dan sebagian telah ditempati warga, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, proses pembangunan pengadaan komunal oleh Kementerian PKP ditargetkan rampung pada awal Agustus sehingga konstruksi dapat segera dimulai.
Pemerintah mengakui masih terdapat tantangan, terutama penyelesaian lahan di beberapa lokasi pembangunan seperti di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Namun, pemerintah optimistis seluruh kendala dapat diselesaikan melalui intensifikasi koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kami optimis seluruh tantangan dapat diselesaikan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target penyerapan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24 triliun dapat tercapai,” katanya.
Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaannya, Satgas akan menyampaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkala sehingga masyarakat dapat memantau kemajuan pembangunan di setiap daerah.
Dukungan Komunikasi Publik Kemkomdigi
Saat yang sama, Direktur Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, juga menambahkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga komunikasi publik yang terbuka, konsisten, dan dapat dipercaya.
Ia menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai setiap tahapan pemulihan.
“Media memiliki peran penting untuk menyampaikan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan transparan dan tepat sasaran informasi,” ujarnya.
Komunikasi publik yang baik dinilai menjadi bagian penting dalam rehabilitasi rehabilitasi karena mampu membangun kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, sekaligus memastikan informasi mengenai program pemerintah tersampaikan secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus memperkuat ekosistem komunikasi publik agar setiap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diketahui secara masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawal sekaligus merasakan manfaat nyata dari proses pemulihan Aceh,” tutupnya.
