Samarinda, Satu Indonesia – Kebakaran, banjir, dan longsor masih menjadi tiga jenis bencana teratas yang kerap terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda mengungkap, kondisi tersebut memerlukan upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat yang semakin diperkuat, mengingat tingginya potensi bencana tersebut.
Pada Rabu (01/07/2026), Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kota Samarinda, Hamzah Umar menyatakan bahwa berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda periode 2022-2026, terdapat tujuh jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kota Samarinda. Ketujuh potensi bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, konflik sosial, serta kegagalan teknologi.
Menurut Hamzah, hasil rekapitulasi kejadian bencana menunjukkan kebakaran menempati posisi tertinggi dengan proporsi mencapai 34 persen. Sementara itu, banjir menyumbang 32 persen dari total kejadian, disusul longsor sebesar 30 persen.
Data tersebut menunjukkan bencana hidrometeorologi dan kebakaran masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Samarinda.
“Kejadian bencana di Samarinda cukup tinggi. Tiga terbesar adalah kebakaran, banjir, dan longsor yang hampir setiap tahun terus terjadi,” ujarnya.
Selain itu, jumlah penduduk Kota Samarinda yang telah mencapai lebih dari 850 ribu jiwa menjadikannya sebagai daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kalimantan Timur.
Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kerentanan ketika terjadi bencana, terutama di kawasan permukiman padat dan wilayah dengan kondisi geografis yang berisiko.
Ia juga mengungkapkan Kota Samarinda masih tercatat sebagai daerah dengan kejadian longsor tertinggi di Kalimantan Timur. Meski sebagian besar longsor yang terjadi bersifat lokal atau tidak berskala besar, dampaknya tetap dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur hingga korban jiwa.
Karena itu, Hamzah menilai upaya mitigasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat harus terus diperkuat. Ia menegaskan pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Peran masyarakat sangat penting karena data kebencanaan harus diterjemahkan menjadi aksi penyelamatan mandiri di tingkat warga,” tukasnya.
Hamzah membeber, mitigasi bencana tidak selalu membutuhkan teknologi canggih maupun biaya besar. Menurutnya, terdapat berbagai langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu langkah paling mendasar adalah menjaga fungsi drainase lingkungan sekitar. Ia mengingatkan masyarakat terkhusus masyarakat Samarinda agar tidak menutup atau mempersempit saluran air demi memperluas halaman maupun area parkir rumah.
Menurutnya, kondisi drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan dan banjir saat hujan deras. Oleh karena itu, kegiatan gotong royong seperti membersihkan parit dan selokan perlu terus dilakukan secara rutin.
“Kita bisa memulai mitigasi dari hal sederhana, yaitu menjaga drainase lingkungan agar tetap berfungsi dengan baik,” jelas Hamzah.
Selain itu, warga yang tinggal di kawasan perbukitan juga diimbau untuk memperhatikan sistem pembuangan air di sekitar rumah. Saluran air harus dibuat searah dengan aliran alami agar tidak memicu terjadinya longsor.
BPBD Samarinda berharap budaya sadar bencana dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kesiapsiagaan merupakan investasi keselamatan yang harus dibangun sejak dini.
