Satu Indonesia, Penajam – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat persiapan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Senin (2/2/2026), di ruang rapat Diskominfo PPU.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas data statistik sektoral sekaligus penguatan penerapan Satu Data Indonesia (SDI).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten PPU serta sejumlah perwakilan perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian EPSS Tahun 2026.
Kepala Bidang Sumber Daya Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Statistik Diskominfo PPU, Fitriani, membuka rapat dengan menyampaikan bahwa agenda utama kegiatan difokuskan pada kesiapan pemenuhan bukti dukung dari lima perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagai lokus penilaian.
Lima perangkat daerah tersebut meliputi Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
Pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah turut ditekankan oleh Fitriani guna mendorong peningkatan capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Disebutkan bahwa nilai IPS Kabupaten PPU pada tahun 2025 berada pada angka sekitar 2,7 dengan kategori baik, dan pada tahun berjalan diharapkan dapat meningkat hingga mencapai nilai 3.
Lebih lanjut, menurut Fitriani, penilaian EPSS juga menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi daerah. Oleh karena itu, dukungan seluruh perangkat daerah yang terlibat sangat diharapkan agar proses penilaian EPSS Tahun 2026 dapat berjalan optimal.
Pengumpulan bukti dukung penilaian EPSS Pemerintah Kabupaten PPU ditargetkan selesai pada awal Maret 2026. Seluruh dokumen yang disiapkan diharapkan memenuhi indikator penilaian IPS yang mencakup prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta keterpaduan statistik nasional.
