Satu Indonesia, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) bersama pemerintah daerah menggelar rapat paripurna soal penyampaian nota keuangan bupati dan pandangan umum seluruh fraksi terhadap rancangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Jumat (28/11/2025).
Dalam forum itu, pemerintah daerah memaparkan jumlah pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU 2026 sebesar Rp1,4 triliun yang terdiri dari Rp210,91 miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp1,25 triliun pendapatan transfer, serta Rp23,60 miliar pendapatan lain yang sah.
Angka itu mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan nilai APBD 2025 yang berjumlah Rp2,5 triliun.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin menegaskan bahwa dengan kondisi fiskal yang sedang mengalami penurunan akibat terdampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan sinkronisasi antara kebutuhan yang ada dengan ketersediaan anggaran, agar program prioritas tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Penurunan APBD kita cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, sehingga kita perlu mencermati item per item, termasuk belanja rutin,” ujar Raup Muin.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam penyelesaian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Ia menyebut, seiring dengan terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait alokasi dana transfer ke daerah (TKD) pada 23 September 2025 lalu, pihaknya melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja pada rancangan APBD 2026 yang telah disusun dan dibahas bersama, antara eksekutif dan legislatif.
“Jadi dalam penyusunan rancangan APBD PPU 2026 itu dilakukan atas dasar pertimbangan objektif dan isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga target capaian setiap program perlu untuk tetap memperhatikan RPJMD 2025,”jelas Waris Muin saat sambutan.
Usai menyampaikan sambutan, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, yang pada prinsipnya mendukung langkah penyesuaian anggaran agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat terus berjalan.(ADV/DPRD PPU)
