Jakarta, Satu Indonesia – Kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk tidak mau diajak kongkalikong.
Penegasan ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam keterangan di Jakarta pada Senin (17/11/2025).
Menurut Menteri ATR/BPN, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.
“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibuka dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” tegas Menteri Nusron.
Pernyataannya mengenai “sampai pemberhentian kurang dua hari mafia tetap ada” semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun. Ia menilai pernyataan itu bukan sebagai bentuk pesimisme, melainkan kesadaran filosofis bahwa setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan, yaitu mereka yang menjaga pejabat dan mereka yang mencoba merusaknya.
Oleh karena itu, strategi utama bukan sekedar mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.
“Kita yakin, mereka akan muncul lagi dalam bentuk yang berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah dengan memastikan orang BPN kuat, tepat, dan tegas menegakkan aturan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.
“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak melakukan penipuan, mereka (mafia tanah) pasti gagal,” ujar politisi partai Golkar ini.
Lanjut ditegaskanya, negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan seluruh proses penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum.
Menteri Nusron juga menyampaikan pesan bahwa pembersihan pertanahan Indonesia dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN.
Redaksi
