Jakarta, Satu Indonesia – Kementerian Kesehatan menargetkan seluruh provinsi di Indonesia mampu melakukan operasi bypass jantung pada tahun 2027.
Dengan target ini diharapkan dapat mengakhiri ketimpangan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di luar Jawa yang selama ini harus menunggu lama atau bahkan berpindah daerah untuk mendapat tindakan medis.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat membuka The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) 2025 di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu (27/8/2025).
Ia menjelaskan, pada akhir 2022 hanya sembilan provinsi yang memiliki kemampuan melakukan operasi bypass jantung. Kondisi tersebut menyebabkan antrean pasien memanjang hingga 6-18 bulan.
“Banyak keluarga kita bahkan pejabat-pejabat daerah harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan akses operasi,” kata Menkes.
Situasi ini memaksa pasien dari daerah dirujuk ke Jawa dengan membawa keluarga, sehingga menimbulkan beban biaya tambahan dan risiko kematian dalam perjalanan akibat keterlambatan tindakan medis.
Kini, Kemenkes memperluas ketersediaan layanan operasi bypass. Dari sembilan provinsi pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi 25 provinsi pada 2024. Menkes menargetkan pada akhir 2027 seluruh provinsi di Indonesia dapat melaksanakan operasi bypass jantung.
Ia juga menegaskan pemerataan layanan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah. Sehingga semua masyarakat Indonesia tidak perlu antre lama, tidak perlu pindah semua keluarganya ke Jawa hanya untuk mendapatkan layanan operasi. Tahun 2027, semua provinsi sudah bisa melakukan operasi bypass jantung,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, sambung Menkes, pemerintah menggandeng organisasi profesi dan rumah sakit rujukan di daerah. Dukungan pemerintah daerah, khususnya gubernur dan kepala daerah, dinilai sangat penting agar target dapat tercapai.
“Pemerataan layanan operasi jantung ini sejalan dengan misi transformasi kesehatan nasional. Pemerintah tidak hanya menyiapkan peralatan medis, tetapi juga melakukan pemetaan kebutuhan dokter spesialis secara sistematis guna menghindari kesenjangan layanan,” tandasnya.
Redaksi
