Samarinda, Satu Indonesia – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turun langsung guna meninjau kondisi ruas jalan yang menghubungkan Samarinda-Kutai Kartanegara (Kukar)-Kutai Barat (Kubar), Jumat (20/6/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov dalam memastikan akses jalan yang layak bagi masyarakat di kawasan pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur.
Rudy Mas’ud juga menegaskan tentang pentingnya kualitas jalan yang memadai sebagai bagian dari hak dasar masyarakat, termasuk warga Mahakam Ulu (Mahulu).
Sebagaimana diketahui, masyarakat dan pengguna jalan telah lama menyampaikan keluhan tentang kondisi jalan yang rusak, baik ringan, sedang, maupun berat.
“Hari ini kita akan lihat langsung kondisi jalan dari Samarinda ke Kubar,” katanya.
Dia menekankan bahwa karena status jalan ini adalah jalan nasional, maka penanganannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Ia memastikan akan memperjuangkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan nasional di jalur Kukar-Kubar-Mahulu.
Seiring dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), Gubernur Harum menyampaikan pentingnya jalur ini menjadi akses alternatif dari sisi barat menuju IKN.
Untuk mendukung konektivitas tersebut, ia bahkan mengusulkan pembangunan jalan tembus dari Resak (Kubar) ke Petung (Penajam Paser Utara/PPU) yang langsung mengarah ke wilayah IKN.
Perwakilan Dinas PUPR Kaltim, Runandar, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, beberapa titik jalan yang saat ini rusak akan ditangani melalui program pemeliharaan rutin.
Jalur-jalur yang akan ditangani tahun ini meliputi:
- Loa Janan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun
- Kota Bangun – Muara Leka – Muara Muntai
- Muara Muntai – Nayan – Blusuh
- Simpang Blusuh – Simpang 3 Damai – Barong Tongkok – Mentiwan
- Barong Tongkok – Tering – Perbatasan Kabupaten Mahulu
- Simpang Blusuh – Batas Kalimantan Tengah
Total anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp41,5 miliar. Namun demikian, masih terdapat dana terblokir sebesar Rp314,4 miliar yang belum dapat digunakan hingga saat ini.
Dalam kunjungan ini, Gubernur Rudy Mas’ud didampingi oleh istrinya, Sarifah Suraidah yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI. Turut hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
