Paripurna Sepakati Prolegnas 2024-2029, ini Daftar Usulan DPR!

satuindonesia.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 berhasil menyepakati Laporan Badan Legislasi DPR RI terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, di Ruang Paripurna II, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada Selasa (19/11/2024).

Dalam rapat tersebut, anggota DPR RI memberikan persetujuan terhadap usulan Prolegnas sebagai panduan strategis untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan nasional.

“Apakah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan Prolegnas RUU Tahun 2025–2029 dan Prolegnas RUU Prioritas 2025 tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen, dikutip dari Antara, Kamis (21/11/2024).

Seluruh anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna tersebut lantas menyatakan setuju.

Proses pengambilan keputusan ini menandai komitmen DPR RI untuk mengutamakan legislasi yang berdampak luas dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 mencakup berbagai rancangan undang-undang yang relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Persetujuan ini menjadi langkah awal dalam memastikan agenda legislasi DPR RI berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.

Berikut daftar usulan RUU dari komisi, Baleg hingga anggota DPR masuk Prolegnas Prioritas 2025:

Usulan komisi:
Komisi I
1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Komisi II
1. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Komisi III
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
Komisi IV
1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. RUU Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Komisi V
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. RUU tentang Jasa Konstruksi
Komisi VI
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Komisi VII
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. RUU tentang Sandang
Komisi VIII
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Komisi IX
1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Komisi X
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Komisi Kepemudaan XI
1. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
2. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
3. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
4. RUU tentang Ekonomi Syariah
Komisi XII
1. RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan
2. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Komisi XIII
1. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Usulan Baleg:
1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)
3. RUU tentang MD3 atau RUU tentang MPR, DPR , DPD dan DPRD
4. RUU tentang Strategi Komoditas
5. RUU Pertekstilan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty
7. RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
8. RUU tentang PPRT
9. RUU tentang Pangan
10. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

Usulan anggota DPR/perseorangan:
1. RUU tentang Hak Cipta (diusulkan Melly Goeslaw, F-Gerindra)
2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (diusulkan Sulaeman Hamzah, Rudiyanto Lallo, Martin Manurung dari F-Nasdem)

Redaksi