satuindonesia.co.id, Samarinda – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus berupaya memperluas jangkauannya dengan melibatkan masyarakat dalam program “Sahabat Saksi dan Korban” (SSK).
Pada tahun 2024, LPSK menetapkan beberapa daerah prioritas sebagai target pengembangan, yakni Maluku, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.
Program ini bertujuan memberikan akses perlindungan yang lebih luas kepada saksi dan korban tindak pidana, khususnya di wilayah yang kerap kurang terjangkau oleh program-program sebelumnya.
LPSK menggelar sosialisasi dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi sipil.
Kegiatan yang diadakan di salah satu hotel di Samarinda ini pada (17/10/2024) mengusung tema “Sinergi LPSK dan Masyarakat Sipil: Membangun Sistem Perlindungan yang Inklusif untuk Saksi dan Korban”.
Tenaga Ahli LPSK, Irfan Maulana, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara LPSK dan komunitas lokal.
“LPSK berupaya menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya bersandar pada pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra strategis. Dengan demikian, saksi dan korban tindak pidana di Kalimantan Timur bisa mendapatkan perlindungan yang lebih inklusif,” ujar Irfan, dilansir dari RRI.
Kalimantan Timur dipilih sebagai salah satu daerah prioritas karena tingginya angka kekerasan dan tindak pidana yang melibatkan kelompok rentan. LPSK berharap, dengan terbentuknya komunitas Sahabat Saksi dan Korban, proses pengaduan dan pemberian perlindungan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Hingga saat ini, program SSK sudah diterapkan di 10 daerah di Indonesia, dan ekspansi ke Kalimantan Timur menjadi langkah konkret untuk memperluas akses keadilan bagi semua pihak.
Redaksi
 terus berupaya memperluas jangkauannya dengan melibatkan masyarakat dalam program "Sahabat Saksi dan Korban" (SSK).){kind=link}