Salurkan Anggaran tak Efisien dan Target tak Terukur, Pejabat Desa Ikuti Sekolah Pemerintah Desa

satuindonesia.co.id, Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama IPB University membuka Sekolah Pemerintahan Desa Tahun 2024 di Auditorium Fakultas Ekonomi IPB University, Dramaga, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Selasa (3/9/2024).

Sekolah Pemerintah Desa angkatan tahun 2024 diikuti sebanyak 195 orang, yakni 65 kepala desa dan 130 staf desa yang terdiri dari satu operator spasial dan satu operator sosial.

Jangka waktu pembelajaran di sekolah ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung dari bulan Juli sampai dengan Desember 2024.

Materi perkuliahan yang akan mereka terima meliputi tata cara pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan program pembangunan infrastruktur dalam bentuk dukungan finansial yang signifikan.

Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University Dr. Jaenal Effendy mengatakan melalui Desa Presisi menopang capaian target pembangunan nasional.

“Ada 81 ribu lebih desa di Indonesia bagaimana grand design pembangunan pertanian dan pedesaan dalam ketahanan pangan, masyarakatnya terberdayakan tidak terpinggirkan dan punya posisi yang jelas untuk kemajuan bangsa ini,” ujarnya

Keberadaan program Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) ini, diberi apresiasi langsung oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Akmal Malik menyebut, permasalahan birokrasi di Indonesia saat ini, adalah tidak adanya target yang terukur antara desa, pemerintah kabupaten, dengan provinsi.

Akmal Malik juga mengungkapkan bahwa banyak kebijakan-kebijakan pusat yang tidak sinkronik dan kompatebel dengan kepentingan masyarakat desa sehingga terjadilah in-efisiensi.

Oleh karenanya, lanjut Akmal Malik, Ia berharap semoga program SPD yang digagas oleh Pemkab Bogor dengan IPB University ini bisa di contoh oleh wilayah-wilayah lain.

(MH/SD)