satuindonesia.co.id, Balikpapan – Kanwil V KPPU Samarinda mengundang Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Balikpapan Adwar Skenda Putra terkait SE Larangan mengambil penumpang di sembilan titik Public Space Balikpapan.
Kepala Kanwil V KPPU Samarinda Andriyanto dan Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Ratmawan Ari Kusnandar menerima penjelasan bahwa SE tersebut dibuat untuk merespon perselisihan antara driver transportasi online dengan transportasi umum yang sering terjadi di Pelabuhan Semayang dan Bandara Sepinggan.
Kadishub juga menjelaskan bahwa SE tersebut hanya sementara, dan akan dicabut apabila gesekan antara transportasi online dan konvensional sudah berhenti.
“SE itu saya terbitkan untuk meredam konflik antara transportasi online dan konvensional yang bersifat sementara, selain itu SE ini juga untuk mengingatkan kepada Aplikator bahwa perlu segera dibangun titik jemput penumpang di public area Balikpapan,” ungkap Adwar.
Menanggapi penjelasan tersebut, Kepala Kanwil V KPPU kenerangkan bahwa kepentingan KPPU dalam larangan transportasi online ini untuk menjaga kepentingan umum, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dan mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
“Pemerintah Kota Balikpapan sebagai regulator tentu punya peran untuk memberi kesempatan berusaha yang sama, distorsi dalam dunia usaha juga bisa disebabkan oleh kebijakan pemerintah, namun perlu juga dicari alasannya dan tujuan suatu kebijakan,” tegas Andriyanto.
Selain itu Kepala Kanwil IV KPPU juga mengapresiasi Dishub agar Aplikator Transportasi online menyediakan shelter di public area.
“Tentu untuk ketertiban lingkungan dan lalu lintas, saya setuju agar ada shelter di public area untuk penjemputan penumpang”, jelas Andriyanto.
Kadishub pun menghimbau Pihak Aplikator Transportasi online segera menyediakan titik jemput (Shelter) di public area agar ketertiban lalu lintas di Balikpapan terjaga.
Redaksi
(MH/HL)
