Senin, November 16, 2026
No menu items!

Periksa 159 Sampel Produk, Ombudsman Temukan Persoalan Sertifikasi Halal BPJPH

Jakarta, Satu Indonesia – Ombudsman RI menemukan sebanyak 78 dari 159 sampel produk atau 49,1 persen di ritel modern belum sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal.

Kemudian dari hasil pemantauan juga menemukan sejumlah permasalahan di sektor hulu hingga fasilitas pemotongan ayam yang belum bersertifikat halal mulai dari tingginya ketidaksesuaian pada kategori mi dan bumbu instan, banyaknya produk kosmetik yang belum memenuhi aturan pelabelan, hingga produk pencuci mulut yang masih luput dari kepatuhan registrasi.

Temuan ini diungkapkan Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution saat menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Rabu (11/11/2026).

“Kepastian kehalalan produk berkaitan dengan keyakinan, keamanan dan kepercayaan produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, negara harus hadir memastikan bahwa sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel. Dalam pandangan Ombudsman RI, pelaksanaan jaminan produk halal juga merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah,” tegas Maneger dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan, pemantauan yang dilakukan Ombudsman RI di DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan pada 14-16 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut atas kajian sistemik mengenai Tata Kelola Sistem Pelayanan Jaminan Produk Halal yang telah dilakukan pada 2024 dan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Pemantauan yang dilakukan di ritel modern, pasar tradisional, serta fasilitas pemotongan hewan untuk melihat terbatasnya sertifikasi halal dan tata kelola perlindungan serta pengawasannya.

Ombudsman RI memeriksa 159 sampel produk barang konsumsi harian yang terbagi dalam delapan kategori, yaitu daging olahan; permen/makanan penutup/jeli; roti/kue; minuman; keju/yoghurt/olahan susu; mi/makanan ringan/bumbu instan; kapsul/vitamin kesehatan; dan kosmetik. Pemeriksaan dilakukan terhadap penggunaan logo halal, keterbacaan nomor identitas halal, serta pencocokan data melalui aplikasi atau sistem pengecekan produk halal BPJPH. Hasilnya, 81 produk (50,9%) sesuai dan 78 produk (49,1%) tidak sesuai.

Adapun pola ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain masih digunakannya logo halal lama, nomor yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, sertifikat halal tanpa nomor, serta produk impor yang hanya mengandalkan keterangan halal dari negara asal tanpa nomor registrasi BPJPH. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah dan besar belum berjalan sepenuhnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman RI, Diah Suryaningrum menjelaskan, Ombudsman RI juga melakukan pemantauan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) dan kesiapan sektor hulu. Menurutnya, meskipun UMK memperoleh relaksasi hingga 17 Oktober 2028, kehalalan bahan baku dan proses produksi tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama karena sektor hulu merupakan titik awal rantai pasok pembuatan suatu produk.

Di Pasar Mayestik, Ombudsman RI menemukan dokumen jaminan halal LPPOM MUI yang diterbitkan pada 2019, namun belum ada pemantauan lanjutan lagi. Sementara di Pasar Jalan Nusa Kramat Jati, pedagang ayam belum memahami kewajiban sertifikasi dan belum mengikuti Pelatihan Juleha. Di Pasar Kramat Jati, sejumlah kios daging sapi dan ayam belum menampilkan sertifikat atau logo halal yang dapat dilihat pembeli. Ombudsman RI juga mencatat adanya area produk non-halal yang berdekatan dengan area penjualan ayam. Kondisi tersebut memerlukan izin lokasi, alat, dan penyimpanan yang baik untuk mencegah risiko kontaminasi silang.

Pemantauan terhadap pemotongan fasilitas hewan juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum merata. RPA Ciputat misalnya belum memiliki sertifikat halal, sedangkan RPH Intisari 4 Ciputat dan RPH Cakung Perumda Dharma Jaya telah bersertifikat halal. Ombudsman RI menilai memasukkan sertifikasi halal menjadi aspek penting untuk menjaga kehalalan produk sejak proses pemotongan hingga pendistribusian.

Selain hasil pemantauan lapangan, Ombudsman RI juga turut serta melaksanakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK. Dari total kuota nasional tahun 2026 sebanyak 1.090.891, sebanyak 931.333 kuota atau 85,37 persen telah terpakai. Namun, capaian tersebut belum merata karena program pemanfaatan masih memungkinkan di Jawa dan Sumatera, sementara serapan di wilayah lain relatif lebih rendah.

Melalui Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Ombudsman RI mendorong BPJPH untuk memperkuat sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, mulai dari industri menengah dan besar hingga UMK dan pedagang pasar tradisional. Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pengelola pasar, dan BUMD pangan juga diperlukan untuk memperluas fasilitas sertifikasi halal dan pendampingan bagi pelaku UMK.

Selanjutnya, Ombudsman RI juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik hingga tenggat waktu tahun 2028 nanti.

Ombudsman RI juga mendorong penguatan pengawasan pascasertifikasi secara berkala terhadap produk industri menengah dan besar, pasar tradisional, ritel modern, serta fasilitas pemotongan hewan.

Redaksi

TERPOPULER

TERKINI

Mengenal Raisa, Robot Pelayanan Publik di Pameran KSTI 2026

Surabaya, Satu Indonesia - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menampilkan salah satu inovasi unggulannya, inovasi tersebut yaitu Robot Medical Assistant ITS-Airlangga (RAISA).Dimana inovasi...