Jakarta, Satu Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal pengadaan jasa influencer tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.
Pengadaan jasa tersebut senilai Rp10,8 miliar yang dikontrakkan melalui PT Rans Animasi Indonesia.
Atas temuan ini, dalam siaran pers Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP pada Selasa (10/11/2026) menegaskan bahwa hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Publikasi dan komunikasi publik, merupakan salah satu tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP,” tulis siaran pers tersebut, di Jakarta, dikutip Rabu (11/11/2026).
Biro Humas KKP menyebut, strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.
Sementara untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.
Terkait pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi,” lanjut Biro Humas.
Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegas Biro Humas.
Kendati begitu, hal ini menjadi masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi KKP untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Redaksi
