Proses pemorsian makanan menjadi salah satu tahapan penting dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Sepinggan 7, Balikpapan.
Balikpapan, Satu Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan didorong tak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Pemerintah Kota Balikpapan melihat peluang keterlibatan petani, peternak, UMKM hingga koperasi dalam memenuhi kebutuhan pangan program tersebut.
Wakil Wali Kota Balikpapan Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M. menyampaikan hal itu saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sepinggan 7, Minggu (16/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bagus melihat langsung proses pengelolaan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pemorsian. SPPG Sepinggan 7 saat ini menyiapkan sekitar 2.300 porsi untuk siswa serta 350 porsi bagi kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Bagus menegaskan keamanan pangan tetap menjadi perhatian utama. Setiap tahapan pengolahan harus mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan, termasuk pengaturan suhu, kebersihan ruangan hingga pengelolaan limbah. SPPG Sepinggan 7 juga telah dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Namun, kondisi satu SPPG belum dapat menjadi gambaran seluruh dapur MBG di Balikpapan. Pemkot akan melakukan peninjauan secara acak di sejumlah SPPG untuk memastikan standar yang diterapkan berjalan secara merata.
Di sisi lain, Bagus menilai kebutuhan bahan pangan MBG dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal. Ayam, telur dan sayuran, misalnya, dapat dipasok dari petani, peternak, UMKM maupun koperasi di daerah.
“Jangan sampai MBG hanya dilihat sebagai program pemberian makanan. Di dalamnya ada rantai ekonomi yang panjang. Petani, peternak, UMKM dan koperasi harus bisa ikut bergerak memenuhi kebutuhan pangan,” kata Bagus.
Ia juga mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengambil bagian dalam rantai pasok MBG. Dengan begitu, manfaat program diharapkan tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam penyediaannya.
Bagus turut meminta pengelola SPPG memperhatikan masyarakat sekitar. Keluhan terkait limbah, suara maupun gangguan lain dari aktivitas dapur harus memiliki ruang komunikasi dan segera ditindaklanjuti.
“Program yang baik harus memberi manfaat bagi penerima manfaat sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan berharap MBG dapat berkembang menjadi ekosistem yang menghubungkan pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi, sehingga semakin banyak masyarakat lokal ikut merasakan manfaatnya.
