Samarinda, Satu Indonesia – Pemerintah melalui Danantara berencana membangun 14 unit industri hilirisasi ayam petelur terintegrasi di Kalimantan Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Langkah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan telur sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Dalam keterangannya, Jum’at (29/05/2026), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, Fadli Sufiani, menjelaskan bahwa produksi telur lokal saat ini baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan masyarakat, sementara sisanya masih harus dipasok dari luar.
“Ini adalah kebijakan yang luar biasa dari pemerintah pusat. Melalui Danantara, kucuran dana APBN sebesar lebih dari Rp 1 triliun akan dialokasikan untuk Kaltim,” katanya.
Nantinya akan ada 14 unit industri peternakan ayam petelur yang terintegrasi dari hulu hingga hilir ini terdiri dari satu unit kandang parent stock atau pembibitan ayam petelur, beserta tempat penetasan telur, empat unit kandang pembesaran ayam petelur, serta enam unit rumah potong unggas.
Pemerintah juga akan membangun satu unit pabrik pakan, satu unit fasilitas pengolahan daging ayam, dan satu unit pengolahan telur.
Fadli menilai, keberadaan industri peternakan ayam petelur tersebut tentu akan menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan di Kaltim, terutama untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan data DPKH Kaltim, kebutuhan telur untuk mendukung 372 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kaltim melayani 3.000 porsi makan. Badan Gizi Nasional mewajibkan anak-anak sekolah mengonsumsi telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam seminggu.
Dalam seminggu, kebutuhan telur untuk program MBG anak sekolah diperkirakan hampir mencapai 2,2 juta butir. Untuk daging ayam, setiap porsi diwajibkan mengandung 104 gram ayam. Dalam sekali makan serentak, Kaltim membutuhkan nyaris 169 ton daging ayam, atau 338 ton daging ayam per minggu.
Meski demikian, Fadli menyebut produksi ayam potong di Kaltim saat ini sudah berada dalam kondisi surplus berkat dukungan perusahaan swasta yang beroperasi di daerah seperti Charoen Pokphand dan Japfa Comfeed.
Saat ini, DPKH Kaltim bersama tim terpadu pemerintah pusat tengah melakukan survei intensif terhadap lahan-lahan potensial untuk pembangunan 14 industri peternakan tersebut.
“Syaratnya lokasi tersebut harus jauh dari permukiman, tidak berdekatan dengan peternakan komoditas lain, dan syarat lainnya yang harus dipenuhi dalam pembangunan ini,” pungkasnya.
