Satu Indonesia, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) selama penerapan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang berlaku setiap Jumat. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, meminta masyarakat turut berperan aktif memastikan kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.
Menurut Rahmad, keterlibatan publik dinilai penting untuk menjaga kedisiplinan ASN, khususnya saat tidak berada di kantor. Ia menegaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan jika menemukan ASN yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik selama jam kerja.
“Kalau ada ASN yang keluyuran di jam kerja tanpa alasan jelas, silakan dilaporkan. Kita ingin memastikan semua tetap bekerja sesuai tanggung jawabnya,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Selain pengawasan dari masyarakat, pemerintah kota juga mengandalkan sistem digital untuk memantau kinerja ASN. Melalui aplikasi Gerakan Disiplin ASN (Gadis), aktivitas dan kehadiran pegawai dapat dipantau secara real time. Rahmad menekankan bahwa sistem ini menjadi instrumen penting dalam memastikan ASN tetap produktif meskipun bekerja dari rumah.
Ia juga memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan WFH, lanjutnya, telah melalui kajian matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas kerja dan efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan.
Rahmad mengakui bahwa sistem kerja fleksibel memiliki tantangan tersendiri, namun pemerintah menilai manfaatnya lebih besar dibandingkan risikonya. Efisiensi operasional dan fleksibilitas kerja menjadi salah satu alasan utama kebijakan ini tetap dijalankan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa WFH tidak boleh disalahartikan sebagai hari libur. ASN tetap dituntut menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, meskipun bekerja dari rumah.
Ia menambahkan, tingkat produktivitas ASN dalam sistem WFH sangat bergantung pada komitmen dan integritas masing-masing individu. Karena itu, profesionalisme menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan kebijakan tersebut.
Pemkot Balikpapan berharap sinergi antara pengawasan internal melalui sistem dan partisipasi masyarakat dapat menjaga disiplin ASN tetap tinggi. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik tetap terjaga tanpa terpengaruh oleh perubahan pola kerja.
