Satu Indonesia, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menetapkan sejumlah isu strategis sebagai prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Auditorium Balai Kota, Kamis (2/4/2026).
Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan, forum Musrenbang menjadi wadah penting untuk menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Seluruh aspirasi tersebut, kata dia, akan menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Masukan dari masyarakat dan stakeholder sudah kita rangkum. Mudah-mudahan perencanaan ke depan bisa lebih baik, terutama untuk program prioritas seperti stunting, ketahanan energi, dan banjir,” ujar Rahmad usai kegiatan.
Ia menegaskan, penanganan stunting, penguatan ketahanan energi, serta pengendalian banjir menjadi fokus utama karena dinilai berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, sektor pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga tetap menjadi perhatian pemerintah kota.
Menurut Rahmad, tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan. Selain pertumbuhan kota yang terus meningkat, kemampuan keuangan daerah juga masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang ada.
“Dari sekitar Rp4 triliun usulan program yang masuk, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp600 miliar. Dari seluruh usulan itu akan kita kaji kembali untuk menentukan skala prioritas. Program yang paling prioritas itulah yang akan kita laksanakan sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan juga menetapkan sembilan prioritas pembangunan. Di antaranya transformasi birokrasi, peningkatan layanan dasar, penanggulangan stunting, pengendalian banjir, kedaulatan air bersih, peningkatan kualitas lingkungan dan sosial, pengembangan destinasi MICE dan pariwisata, penguatan ekonomi kreatif dan inovasi, serta pengembangan kota ramah anak.
Rahmad menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2027 diperkirakan akan diwarnai tantangan stabilitas ekonomi dan keterbatasan fiskal.
“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus melakukan penajaman program dengan fokus pada kualitas dampak, bukan sekadar kuantitas kegiatan,” tegasnya.
Selain membahas prioritas pembangunan, Pemerintah Kota Balikpapan juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya optimalisasi aset daerah seperti kawasan eks Puskib dan Hotel Royal Suite, percepatan pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK), serta perbaikan infrastruktur vital.
Kondisi sejumlah ruas jalan turut menjadi perhatian, seperti Jalan Soekarno-Hatta dari kilometer nol hingga Simpang Batu Ampar yang mengalami kerusakan pasca pembangunan jaringan gas.
Kerusakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain itu, Jalan Mulawarman dari simpang exit tol hingga Teritip yang menjadi kewenangan provinsi juga diusulkan untuk segera diperbaiki.
Di sektor kesehatan, kebutuhan pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Balikpapan menjadi sorotan, mengingat kapasitas RSJ di Samarinda yang sering penuh. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah mendorong sinkronisasi kurikulum SMA/SMK dengan kebutuhan pasar kerja guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
Rahmad berharap, melalui Musrenbang RKPD 2027, arah pembangunan Balikpapan dapat semakin terarah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini adalah wujud kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang aspiratif dan akuntabel,” pungkasnya.
