Jakarta, Satu Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dikabarkan telah memberikan izin konsesi panas bumi di Pulau Halmahera, Maluku Utara, kepada sebuah perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dengan jaringan ekonomi Israel.
Pada 8 Januari 2026, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu resmi diserahkan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia, menurut laporan Middle East Monitor pada (14/02/2026).
PT Ormat Geothermal Indonesia sendiri diketahui dikendalikan oleh Ormat Technologies, raksasa energi yang dibangun di atas fondasi teknik, manufaktur, dan jaringan modal Israel. Masuknya investasi ini berarti jelas, aliran pendapatan dan aliansi teknologi akan bersirkulasi dalam sistem ekonomi tersebut.
Meskipun secara konsisten menyuarakan solidaritas bagi Palestina, pemberian konsesi kepada anak perusahaan Ormat Technologies mengindikasikan bahwa kepentingan komersial dan target transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 lebih diprioritaskan di atas prinsip politik luar negeri. Meski transisi dari batubara ke energi bersih adalah keharusan, urgensi tersebut kini menciptakan keresahan tersendiri.
Secara politik, keputusan ini dinilai melemahkan posisi tawar Indonesia ketika menyuarakan dukungan bagi Palestina. Keterlibatan ekonomi dalam skala ini membuka mata kita terhadap sebuah pesan politik, dimana terdapat jurang antara retorika diplomasi dan realitas investasi.
Namun dampaknya tidak berhenti pada ranah diplomasi. Ekosistem Halmahera kini menghadapi ancaman berlapis. Pulau dengan hutan yang masih luas itu sedang digempur oleh permintaan global yang tinggi. Salah satu contohnya adalah ekspansi tambang nikel raksasa untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik, dengan mayoritas investor berasal dari Tiongkok.
Di sisi lain, modal Jepang dan Korea Selatan terus mengalir untuk mendanai pembangunan smelter serta pembangkit listrik captive, demi menjamin akses terhadap mineral strategis.
Masuknya konsesi panas bumi Ormat ini akan semakin menambah beban industri jangka panjang di atas ekosistem yang sudah penuh tekanan.
Di balik narasi “energi bersih”, proyek ini membawa logika ekstraktif yang mengancam ekosistem Wallacea serta ruang hidup warga setempat. Deforestasi yang semakin cepat dan tekanan terhadap wilayah pesisir kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat lokal, yang dipaksa beradaptasi dengan perubahan ekonomi drastis.
Jangan lupakan rekam jejak pencemaran air di Ijen dan konflik lahan di Pulau Buru, yang menjadi alarm nyata atas risiko kerusakan yang dibawa perusahaan tersebut.
Indonesia kini berada di persimpangan jalan antara mengejar target energi bersih dengan risiko mengorbankan prinsip politik, atau tetap konsisten menjaga marwah diplomasi sekaligus melindungi sisa lingkungan hidup di Timur Nusantara.
