Satu Indonesia, Balikpapan – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif sepanjang 2026.
Wilayah kerja KPwBI Balikpapan meliputi Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser. Sejumlah program strategis telah disiapkan dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, serta instansi terkait agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh mitra strategis agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Robi Ariadi, Kamis (29/1/2026).
Dalam pengendalian inflasi, KPwBI Balikpapan terus memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Fokus diarahkan pada peningkatan frekuensi Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Bank Indonesia juga memfasilitasi distribusi pangan kepada produsen dan distributor terpilih, serta mendukung penyusunan dan pemantauan roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027 melalui High Level Meeting (HLM) TPID.
Upaya lain dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi pangan melalui penyediaan sarana produksi bagi kelompok tani, perikanan, dan peternakan, serta memperluas kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Di sisi pertumbuhan ekonomi inklusif, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu fokus utama. Bank Indonesia Balikpapan menyiapkan berbagai program peningkatan kapasitas pelaku usaha, mulai dari pelatihan, pendampingan teknis, hingga fasilitasi perluasan akses pasar, baik digital maupun ekspor.
Sejumlah kegiatan business matching dan pitching dirancang untuk mempertemukan UMKM dengan calon pembeli, termasuk melalui kolaborasi dengan Ekspor Center Provinsi Kalimantan Timur.
Penguatan literasi dan pengelolaan keuangan UMKM juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi SIAPIK serta sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan.
Selain itu, KPwBI Balikpapan mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui perluasan ekosistem halal, penguatan keuangan sosial syariah, serta pengembangan ekonomi pesantren.
Program sertifikasi halal, pengembangan wakaf digital, dan pembiayaan syariah bagi UMKM menjadi bagian dari agenda tahun depan.
Di bidang digitalisasi, percepatan transaksi nontunai pemerintah daerah terus didorong melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Fokus diarahkan pada elektronifikasi sektor pasar, parkir, dan transportasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah keterbatasan transfer keuangan pusat. Edukasi QRIS dan perlindungan konsumen juga diperluas melalui program SEMARAK QRIS.
Untuk mendukung kebutuhan uang layak edar, KPwBI Balikpapan akan kembali menggelar program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026, termasuk layanan kas keliling hingga wilayah pesisir melalui program susur pantai bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut.
Sejumlah agenda besar juga telah disiapkan, antara lain Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional (PESAN) 2026, Mahligai Nusantara 2026, serta Festival Nontunai Nusantara (FENTURA) Series 2026 yang menargetkan peningkatan signifikan transaksi dan merchant QRIS di Balikpapan, PPU, dan Paser.
“Melalui rangkaian program dan event tersebut, kami berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, daya saing UMKM meningkat, serta transformasi digital dan ekonomi syariah dapat berjalan lebih cepat dan merata,” kata Robi Ariadi.