Satu Indonesia, Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) dan pemerintah daerah (Pemda) menggelar rapat paripurna terkait Penyampaian Badan Anggaran (Banggar), serta Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Minggu (30/11/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PPU, Raup Muin dengan dihadiri kepala daerah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan unsur pejabat lainnya.
Dalam rapat itu, seluruh fraksi menyatakan menyetujui Raperda APBD 2026 setelah melakukan pembahasan secara mendalam bersama Banggar dan pihak terkait.
Raup Muin menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tantangan berat karena mengalami penurunan akibat terdampak pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Dengan kondisi APBD yang menurun dari Rp2,5 triliun menjadi Rp1,4 triliun, Pemda diminta untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus ditujukan pada program yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pelayanan publik dan aspek penting lainnya.
“Pemda telah mengambil langkah strategis dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, termasuk kebijakan penyesuaian pembayaran pengadaan barang dan jasa,” terang Raup Muin.
Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, Pemda diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan dan memastikan setiap program yang menjadi skala prioritas dapat terus berjalan sesuai target yang ditetapkan.(ADV/DPRD PPU)
