Jakarta, Satu Indonesia – Sejumlah organisasi mahasiswa, dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) universitas hingga organisasi mahasiswa lainnya diterima untuk audiensi dengan pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta pada Rabu (3/9/2025).
Dihadapan para pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal mereka menyampaikan langsung berbagai tuntutan.
Organisasi yang menyampaikan tuntutan ini yaitu, BEM Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Universitas Veteran Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Para perwakilan mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi itu menyampaikan berbagai tuntutan, termasuk mengingatkan kembali bahwa saat ini ada 17+8 tuntutan rakyat yang sudah banyak disuarakan melalui media sosial.
Ketua BEM Universitas Indonesia Agus Setiawan saat menyampaikan tuntutan berharap amanat rakyat agar betul-betul bisa diperjuangkan dengan mengingatkan kembali tunjangan anggota DPR membuat sedih hati rakyat ditengah lesunya ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat serta banyaknya PHK hingga bagaimana kondisinya kedepan.
“Kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut, terjadi simbolisasi joget-joget, yang kemudian membuat hati kami sedih bapak-bapak sekalian,” singgungnya menyampaikan secara bergiliran di ruangan Abdul Muis, Gedung Nusantara atau “gedung kura-kura”.
Sementara perwakilan dari BEM Trisakti, Jili Collin, menyinggung provokator dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah beberapa terakhir ini dengan propagandanya membuat sulit mereka bergerak. Menurutnya, mahasiswa tak mungkin melakukan tindakan anarkistis yang mencederai perjuangan publik.
“Saya ingatkan bapak-bapak dewan untuk mendengar aspirasi kami,” tegas Jili.
Ia pun menyayangkan Anggota DPR RI mendapatkan tunjangan yang begitu fantastis di tengah kemewahan-kemewahan lain yang telah diperoleh. Mirisnya lagi, hal ini terjadi di saat ada fenomena seorang anak perempuan yang meninggal karena tubuhnya dipenuhi cacing.
Kemudian Pimpinan dari Keluarga Besar Mahasiswa Trisakti melalui Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Fakhri Rizqulloh menegaskan bahwa aksi yang seharusnya berlangsung secara damai tanpa merugikan ketertiban umum. Sehingga, poin isu yang diangkat mahasiswa tidak tertutupi dengan isu kericuhan dan anarkis yang akan merugikan masyarakat umum selaku orang yang dibela oleh mahasiswa. Untuk itu, pemerintah dapat mendengar suara masyarakat dan langkah kebijakan publik yang sifatnya pasti.
“Unjuk rasa hendaknya tetap dilakukan secara damai, tertib, dan terorganisir, sehingga esensi perjuangan tidak bergeser dan tujuan dari aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan jelas. Semoga suara rakyat segera mendapatkan perhatian serius serta langkah konkret dari pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan bersama,” tukasnya.
Demkkian pula Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlefi mendesak DPR dan pemerintah tidak menaikkan tarif pajak dengan menyuarakan lima tuntutan rakyat (Pancatura).
Ia menegaskan, pemerintah masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menambah beban pajak masyarakat. Risyad lantas mencontohkan optimalisasi kinerja BUMN serta penegakan hukum tegas terhadap koruptor melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
“Alternatif ini bisa mengisi kas negara tanpa membebani rakyat. Negara harus berani mengambil langkah-langkah strategis ketimbang terus menambah tekanan fiskal pada masyarakat,” ungkap Risyad.
Kesejahteraan elemen masyarakat, termasuk guru, veteran, dan kelompok profesi lain juga disoroti mereka.
Risyad menilai, mandeknya pembahasan berbagai RUU tersebut telah memicu gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Mereka pun mendorong percepatan pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tertunda selama lima tahun terakhir. Dimana RUU Perampasan Aset menjadi perhatian khusus disuarakan rakyat.
“DPR kurang mengakomodasi aspirasi rakyat. Ini yang menjadi alasan mahasiswa turun ke jalan,” timpalnya.
Selanjutnya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Abdul Hakim, mendesak pimpinan DPR agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membebaskan rekan mereka yang ditangkap.
“Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri sampaikan permintaan kami. Kami semua di sini sepakat, semua sepakat ya kawan-kawan. Sampaikan bahwasanya bebaskan kawan-kawan kami, seluruh Indonesia lepaskan,” kata Hakim, permintaan ini lantas disambut tepuk tangan oleh para mahasiswa.
Mereka kompak mendesak pemerintah agar membentuk tim investigasi untuk mengusut kerusuhan yang terjadi ini. Mahasiswa ingin bisa tetap melakukan gerakan tanpa dikhawatirkan dengan perusuh dengan menemukan dalang dibalik kerusuhan itu. Dimana hal ini senada dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal gerakan makar itu bisa terbukti. Jika tidak, maka hal itu akan merugikan mahasiswa dalam melakukan gerakan. Demikian pula tindakan represif Polri terhadap massa, mendesak agar mereformasi Polri.
Janji DPR soal 17+8 tuntutan rakyat
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dihadapan mahasiswa saat audiensi di Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025), menyampaikan permohonan maaf. Dirinya berjanji akan melakukan evaluasi dan perbaikan lembaga DPR.
Dasco menyampaikan diri menyampaikan dukacita mendalam atas tewasnya Affan Kurniawan, driver ojek online yang dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob dan bagi seluruh korban yang meninggal dalam aksi demonstrasi belakangan ini.
“Selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan dukacita yang sangat mendalam atas berpulangnya Affan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu,” ucap Dasco.
Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat.
“Selaku pimpinan DPR kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” ungkapnya.
Dasco juga menyadari bahwa permintaan maaf saja tak akan cukup. Untuk itu, Wakil Ketua DPR berjanji momen ini sebagai perbaikan DPR secara menyeluruh.
“Tentunya permintaan maaf kami ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengaku akan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian soal massa demo yang ditahan. Namun, dia tak bisa memastikan semuanya bebas.
Pihaknya akan mendengar dari aparat kepolisian, bentuk pelanggaran yang masing-masing dilakukan mereka yang ditahan. Dia memastikan pihaknya akan membebaskan massa yang murni berdemo.
“Kita juga akan mendengar dari polisi, pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka, kalau memang murni demonstrasi, kami minta pelan-pelan yang bisa dikeluarkan, dikeluarkan,” ucapnya.
Redaksi
 universitas hingga organisasi mahasiswa lainnya diterima untuk audiensi dengan pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta pada Rabu (3/9/2025).){kind=link}