Balikpapan, Satu Indonesia – Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) menggelar aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan pada Senin (1/9/2025).
Aksi solidaritas yang berlangsung dengan damai dan penuh tanggung jawab ini menyoal kenaikan PBB-P2, penanganan banjir, kelangkaan elpiji 3kg hingga sejumlah infrastruktur di Kota Balikpapan. Tak hanya itu, Mereka juga menyoal isu nasional yaitu kenaikan upah buruh, pajak progresif konglomerat hingga perampasan aset koruptor.
Mahasiswa dan elemen masyarakat yang kompak mengenakan baju hitam ini menyuarakan tajam soal penanggulangan banjir oleh Wali Kota, H Rahmad Mas’ud yang telah menjabat dua periode.
Orator aksi, Dimas Aditya dalam orasinya menegaskan bahwa aksi mereka sebagai bentuk tuntutan hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi. Untuk itu, perjuangan tuntutan mereka ditegaskannya akan berkelanjutan hingga seluruh tuntutan dipenuhi.
Kendati demikian, aspirasi tersebut disampaikan dengan tidak melupakan ketertiban dan kebersihan yang menjadi khas dan kebanggaan kota minyak sebutan Kota Balikpapan. Bahkan, diakhir aksi dilakukan penyalaan lilin sebagai simbol harapan akan masa depan yang jauh lebih baik lagi
Walikota dan DPRD Kota Balikpapan tanggapi tuntutan ‘Barak’
Dihadapan peserta aksi, Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud menanggapi isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), banjir hingga kelangkaan gas. Ia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan PBB.
“Boleh nanti dicek di Dispenda,” tegasnya.
Terkait dengan penanggulangan banjir, Rahmad menyebut terjadi pendangkalan terhadap drainasi dan parit-parit.
“Berapa drainase, berapa pendangkalan yang sudah kita gali, kemudian parit-parit yang kita perbaiki. Termasuk sekarang pembuatan bozem di Pasar Segar seluas 10 hektare yang akan menampung 160 ribu kubik air,” ujarnya.
Rahmad juga menanggapi distribusi gas elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat. Wali Kota menegaskan, bahwa soal LPG merupakan kewenangan penuh Pertamina.
“LPG ini adalah harga subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, catat itu,” tukasnya.
Untuk itu, Rahmad meminta mahasiswa kalau ada orang mampu membeli LPG 3 kilogram, agar dilaporkan.
Ia mengungkapkan, Pemkot Balikpapan juga telah rutin melakukan razia terkait distribusi LPG hingga menggelar bazar murah di tiap kelurahan.
“Boleh dicek, termasuk beras, jalan juga boleh lihat,” timpalnya.
Soal infrastruktur, politisa Partai Golkar ini mengakui bahwa kemungkinan masih ada yang berlubang.
“Tapi, lebih banyak yang mulus daripada berlubang,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan sikap menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Sikapnya ini dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Ia menghormati apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan pasti akan diperjuangkan.
“Apalagi terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI, kita tolaklah itu,” ujar Budiono, Selasa (2/9/2025).
Redaksi
 menggelar aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan pada Senin (1/9/2025).){kind=link}